Keterangan foto: Salah satu RS yang menangani santri Ponpes Mambaul Hikam yang keracunan, Ruang ICU full pukul 23.26( foto: man A1)
Asatu Online, Sidoarjo — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG, Selasa malam, 1 September 2026.
Kejadian tersebut membuat suasana di lingkungan pondok pesantren mendadak panik. Ambulans terlihat keluar masuk kawasan pesantren untuk mengevakuasi para santri yang mengalami berbagai keluhan kesehatan.
Keluhan yang dialami para santri di antaranya mual, muntah dan sakit perut. Para korban kemudian dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.
Salah seorang wali santri, Faktur (46), mengaku terkejut setelah mengetahui putrinya menjadi salah satu korban dan harus menjalani perawatan di RS Siti Fatimah Tulangan.
Menurut Faktur, kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan pengelola program MBG, khususnya terkait standar mutu dan keamanan makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
“Sebaiknya program MBG ini dievaluasi lagi. Kejadian seperti ini bukan sekali dua kali. Kasihan anak-anak sampai harus dirawat di rumah sakit. Ini sangat fatal,” ujar Faktur saat ditemui di rumah sakit, Rabu (2/9/2026).
Ia bahkan berharap program MBG dievaluasi secara menyeluruh, termasuk kemungkinan penghentian sementara sampai aspek keamanan dan kualitas makanan benar-benar dipastikan.
“Mutu makanannya dipertanyakan. Apalagi kejadiannya di lingkungan pondok,” lanjutnya.
Seribu Santri Terima MBG
Pengurus Ponpes Mambaul Hikam, Ustadz Raihan (20), membenarkan adanya santri yang mengalami keluhan kesehatan setelah menerima makanan MBG.
Ia menjelaskan, mekanisme distribusi makanan antara santri putra dan putri berbeda.
Untuk santri putra, makanan dikirim dalam bentuk per baskom besar menggunakan nampan. Sedangkan santri putri menerima makanan melalui sistem ompreng satuan.
“Total santri yang menerima MBG sekitar 1.000 orang, termasuk para pengurus. Begitu mengetahui ada santri yang sakit, pihak yayasan langsung berkoordinasi dengan rumah sakit dan memberangkatkan beberapa unit ambulans,” jelas Raihan.
Ia meminta seluruh civitas Ponpes Mambaul Hikam dan para wali santri tetap tenang serta tidak saling menyalahkan sebelum penyebab pasti kejadian diketahui.
“Kepada masyarakat di luar, kami mohon agar tidak mudah percaya pada berita simpang siur di media sosial,” katanya.
Sekitar 230 Santri Mengeluh
Data sementara yang dihimpun Asatu Online menyebutkan sekitar 230 santri mengalami keluhan kesehatan dan mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Para korban dilaporkan tersebar di antaranya di Klinik Azka Medika, RSUD RT Notopuro, RS Delta Surya, RS Pusura Gelam, RS Siti Hajar serta RS Siti Fatimah Tulangan.
Namun demikian, jumlah tersebut masih merupakan data sementara dan dapat berubah seiring proses pendataan serta penanganan medis terhadap para korban.
Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para santri masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk memastikan apakah kondisi tersebut benar-benar berkaitan dengan makanan MBG yang dikonsumsi.
Pemeriksaan terhadap sampel makanan serta pemeriksaan medis terhadap para korban menjadi langkah penting untuk mengungkap penyebab sebenarnya.
Komisi IX DPR RI Desak BGN Bertindak Tegas
Kasus tersebut juga mendapat perhatian Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago.
Irma mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) memperjelas siapa pemilik dan penanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan MBG.
Menurutnya, kejelasan struktur pengelola sangat penting agar pertanggungjawaban dapat dilakukan apabila terbukti terjadi pelanggaran.
“Yang pertama harus jelas dulu itu SPPG-nya punya siapa? Kepala SPPG-nya siapa agar pertanggungjawabannya jelas oleh BGN,” kata Irma saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (1/9/2026).
Politisi Partai NasDem tersebut menilai kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan program MBG masih terjadi meski telah terjadi pergantian Kepala BGN.
Karena itu, persoalan tersebut menurutnya tidak cukup hanya disikapi dengan menyampaikan empati kepada para korban.
“Kami di Komisi IX sudah menyarankan. Yang dibutuhkan itu bukan sekadar empati pada korban. Tapi segera ambil tindakan tegas pada SPPG yang kondisi fisiknya tidak memenuhi syarat,” tegasnya.
Menurut Irma, penindakan harus berlaku terhadap seluruh SPPG tanpa membedakan lokasi maupun bentuk lembaga yang menjadi mitra program MBG.
“Mau ponpes atau apa pun,” katanya.
SPPG Diduga Beralamat di Kalitengah
Berdasarkan informasi yang dihimpun Asatu Online, SPPG yang diduga memasok makanan MBG kepada para santri tersebut disebut beralamat di Jalan Raya Tanggulangin Nomor 5, Kedunganten, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
Informasi yang diperoleh menyebutkan SPPG tersebut merupakan SPPG Kalitengah, dengan badan penanggung jawab Yayasan Indonesia Makmur Mandiri.
Sementara kepala SPPG disebut bernama Rafli Ridho.
SPPG tersebut dilaporkan melayani sejumlah satuan pendidikan dengan kapasitas distribusi makanan dalam jumlah besar setiap harinya.
Namun, terkait dugaan keterkaitan SPPG tersebut dengan peristiwa yang menimpa para santri Ponpes Mambaul Hikam, Asatu Online menegaskan bahwa hal tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi dan hasil investigasi pihak berwenang.
Diduga Disuspend BGN
Informasi yang dihimpun Asatu Online juga menyebutkan SPPG tersebut telah mendapat tindakan suspend atau penghentian sementara operasional sambil menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium.
Disebutkan pula, dapur tersebut melayani sekitar 19 satuan pendidikan dengan distribusi mencapai kurang lebih 2.800 porsi makanan per hari. (man)
