Jambi, Asatu Online – Gelombang penolakan terhadap keberadaan stockpile batubara milik PT SAS kian menguat. Ratusan warga bersama Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (27/4/2026) di dua titik strategis, yakni Kantor Gubernur Jambi dan Gedung DPRD Provinsi Jambi.
Aksi ini menjadi bukti nyata konsistensi warga dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Massa menilai aktivitas stockpile batubara yang berada di tengah kawasan padat penduduk telah lama meresahkan, bahkan berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.
Dengan membawa berbagai spanduk tuntutan, warga menyuarakan penolakan secara tegas namun tetap damai. Mereka menilai debu batubara yang dihasilkan berisiko memicu gangguan pernapasan, polusi udara, hingga penyakit jangka panjang. Selain itu, keberadaan stockpile juga dianggap menurunkan nilai investasi dan kualitas hidup di lingkungan permukiman.
Dalam aksi tersebut, massa juga menggelar pembacaan Surah Yasin sebagai bentuk doa dan simbol harapan agar para pemangku kebijakan segera mengambil langkah konkret. Suasana aksi berlangsung khidmat sekaligus penuh tekanan moral terhadap pemerintah daerah.
Tak hanya soal dampak lingkungan, BPR turut menyoroti dugaan persoalan legalitas operasional PT SAS. Mereka menilai terdapat ketidaksesuaian izin, termasuk indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi. Hal ini menjadi dasar kuat bagi warga untuk menuntut penghentian aktivitas dan relokasi stockpile ke lokasi yang sesuai.
Solidaritas warga pun terus meluas. Massa aksi mengajak berbagai elemen masyarakat, organisasi, hingga pihak terkait untuk ikut mendukung perjuangan ini agar mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Meski diikuti ratusan orang, aksi berlangsung tertib dan kondusif. Warga tetap menjaga marwah perjuangan dengan menyampaikan aspirasi secara damai dan terukur.
Tekanan publik akhirnya mendapat respons. Salah satu anggota DPRD Provinsi Jambi turun langsung menemui massa dan menyampaikan komitmen bahwa dalam waktu dekat akan digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait guna membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.
Namun warga menegaskan, RDP tidak boleh sekadar formalitas. Mereka menuntut keputusan nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Aksi ini akan terus kami kawal sampai stockpile benar-benar direlokasi,” tegas salah satu perwakilan massa.
Sementara itu, Aan, warga yang terdampak langsung, mendesak pemerintah pusat turun tangan. Ia meminta Menteri Lingkungan Hidup yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.
“Kami minta Menteri Lingkungan Hidup datang langsung melihat kondisi kami. Aktivitas ini sangat mengganggu dan membahayakan warga,” ujar Aan kepada awak media.
Warga kini menaruh harapan besar pada langkah konkret pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk segera mengakhiri polemik yang dinilai telah berlangsung terlalu lama ini. (*)
