BAnda Aceh, Asatu Online – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026, Selasa (14/4/2026). Forum ini dihadiri para ketua MPU kabupaten/kota, anggota, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan rakor ini bukan sekadar agenda rutin. Ia menyebut forum tersebut sebagai ruang strategis untuk menyatukan langkah dan merumuskan kebijakan keumatan yang lebih terarah.
“Ini momentum memperkuat sinergi. Peran MPU sangat penting dalam memastikan arah kebijakan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat,” ujarnya.
Menurutnya, MPU memiliki posisi krusial dalam sistem pemerintahan Aceh. Bukan hanya sebagai pemberi pertimbangan, tetapi juga penjaga moral dan penuntun masyarakat di tengah dinamika zaman.
“Di tengah perubahan cepat, masyarakat butuh lebih dari sekadar regulasi. Ulama hadir sebagai penyejuk dan pemersatu,” katanya.
Ia juga menyinggung tema rakor yang dinilai relevan dengan kondisi kekinian. Kekhususan Aceh, kata dia, harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas status administratif.
Wagub mendorong penguatan konsolidasi MPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar setiap rekomendasi yang dihasilkan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Fadhlullah menyoroti derasnya arus informasi yang berpotensi menyesatkan. Dalam situasi ini, ia meminta ulama aktif menjaga kejernihan informasi di tengah publik.
“Peran ulama penting untuk meluruskan informasi agar masyarakat tidak terpengaruh hoaks,” tegasnya.
Terkait isu yang berkembang, ia memastikan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan. Pemerintah, kata dia, hanya melakukan penyesuaian agar program lebih tepat sasaran.
“Ini untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal, sehingga masyarakat miskin tetap terlindungi,” jelasnya.
Ia pun meminta dukungan ulama dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.
“Sinergi ulama dan umara adalah kunci agar kebijakan bisa dipahami dan diterima dengan baik,” ujarnya.
Menutup sambutan, Fadhlullah berharap rakor ini melahirkan langkah konkret dalam menjawab tantangan keumatan ke depan.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rakor MPU se-Aceh 2026 secara resmi saya buka,” pungkasnya.
