Banda Aceh, Asatu Online – Pemerintah pusat melalui sistem Posko Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menegaskan keseriusannya menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Hingga awal April 2026, progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Aceh diklaim telah mencapai 95 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Pos Komando Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Safrizal ZA, dalam media gathering dan dialog interaktif bersama pimpinan media, wartawan, serta tokoh masyarakat di Hotel The Pade, Aceh Besar, Selasa (7/4/2026).
“Secara umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh sudah mencapai sekitar 95 persen, hampir di semua sektor,” kata Safrizal dalam dialog tersebut.
Menurut Safrizal, sistem posko yang dibentuk pemerintah pusat menjadi instrumen utama dalam mempercepat penanganan bencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga pemulihan infrastruktur dan permukiman warga terdampak.
Ia menjelaskan, meski beberapa wilayah masih mengalami bencana susulan, Satgas tetap melakukan penanganan cepat terhadap setiap persoalan yang muncul di lapangan.
“Setiap permasalahan yang terjadi langsung ditangani melalui posko. Walaupun ada bencana susulan, penanganan tetap berjalan,” ujarnya.
Safrizal juga mengakui masih ada korban bencana yang tinggal di tenda pengungsian karena hunian sementara (huntara) belum sepenuhnya rampung. Hal itu terjadi karena pendataan korban dilakukan bertahap sesuai laporan dari daerah terdampak.
Menurutnya, pembangunan huntara tetap berjalan dan akan diprioritaskan bagi korban yang benar-benar membutuhkan.
“Korban datang bertahap, pendataan masih berlangsung. Huntara tetap dilanjutkan dan setiap kebutuhan korban langsung kita tindak lanjuti,” tegasnya.
Ia memastikan pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar proses rehabilitasi berjalan cepat dan tepat sasaran.
Anggaran Rp200 Triliun Tunggu Persetujuan Presiden
Dalam kesempatan itu, Safrizal juga memaparkan rencana anggaran penanganan bencana Aceh dan wilayah Sumatera yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 triliun dengan masa pembangunan selama tiga tahun.
Dokumen rencana anggaran tersebut bahkan ditunjukkan langsung kepada peserta dialog sebagai bentuk transparansi kepada publik dan media.
“Anggaran penanganan bencana Aceh dan Sumatera sekitar Rp200 triliun lebih dan akan direalisasikan dalam tiga tahun. Saat ini masih menunggu persetujuan Presiden,” katanya.
Sementara itu Ketua PWI Aceh Nurdin mengapresiasi kerja Satgas yang dinilai serius dan konsisten dalam membangun kembali wilayah Aceh yang terdampak banjir dan tanah longsor, terutama di kawasan Pidie dan wilayah lainnya.
Menurutnya, kerja keras Satgas yang berlangsung siang dan malam menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memulihkan kondisi masyarakat pascabencana.
“Mereka bekerja siang malam membangun kembali rumah warga yang hancur akibat bencana. Ini patut kita apresiasi,” ujar Nurdin.
Ia juga menyambut baik rencana Satgas untuk rutin menggelar dialog bersama media sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
“Komunikasi seperti ini penting agar media bisa ikut mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Sedangkan Tokoh masyarakat Aceh, Marwan, berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempercepat pembangunan kembali wilayah terdampak, khususnya di Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Barat yang mengalami kerusakan cukup parah.
Menurutnya, masyarakat korban bencana masih membutuhkan perhatian serius karena dampak yang ditimbulkan sangat besar terhadap kehidupan mereka.
“Harapan masyarakat, pemerintah segera membangun kembali wilayah terdampak karena penderitaan korban bencana sangat luar biasa,” ujarnya. (A1)
