Jakarta, Asatu Online — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendesak pemerintah pusat menjadikan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai prioritas nasional dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Aceh.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial di Kantor Kemenko PMK, Senin (23/2/2026).
Dalam paparannya, Fadhlullah menegaskan kebutuhan huntap di Aceh masih sangat besar dan belum sebanding dengan rencana pembangunan yang tersedia saat ini. Berdasarkan data kebutuhan sesuai SK Bupati/Wali Kota (SK BNBA), total rumah rusak dan hilang akibat bencana di Aceh mencapai 246.484 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97.936 unit masuk kategori rusak berat dan hilang.
Namun hingga 18 Februari 2026, realisasi rencana pembangunan huntap baru mencapai 9.246 unit atau sekitar 9,4 persen dari total kebutuhan. Sementara usulan Rencana Aksi (Renaksi) Kementerian PUPR/PKP hanya mencakup 21.590 unit atau sekitar 22 persen dari kebutuhan.
“Gap antara kebutuhan dan rencana pembangunan masih sangat besar. Karena itu kami meminta dukungan penuh pemerintah pusat agar percepatan pembangunan huntap di Aceh menjadi prioritas nasional,” tegas Fadhlullah.
Ia juga mendorong agar pembangunan tidak dilakukan secara bertahap, melainkan melalui skema konstruksi paralel. Menurutnya, proses penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pembangunan fisik harus berjalan simultan agar waktu penyelesaian dapat dipercepat.
Selain itu, Wagub mengusulkan penugasan langsung kepada BUMN Karya dengan pola cluster construction untuk mempercepat realisasi di lapangan. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama bertahan di hunian sementara (huntara) maupun tenda darurat.
Dalam forum tersebut, Fadhlullah juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan penetapan satu data (single data) huntap berbasis JITUPASNA, BNBA, serta verifikasi lapangan, menyusul terbitnya SK Kemendagri Nomor 300.2.8-168/2026. Data final ini, kata dia, harus menjadi dasar resmi penganggaran agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekurangan alokasi.
Wagub turut memaparkan progres pembangunan huntap melalui skema CSR di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Di antaranya rencana pembangunan 500 unit rumah tipe 36 di Desa Tanjung Seumantoh, Aceh Tamiang, serta pembangunan ratusan unit di sejumlah desa di Aceh Utara yang kini memasuki tahap pembersihan dan finalisasi pembebasan lahan.
Tak hanya itu, Fadhlullah juga meminta dukungan anggaran masa transisi, termasuk percepatan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), agar para pengungsi dapat segera menempati rumah permanen yang layak dan aman.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret percepatan pembangunan huntap sekaligus memperkuat program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, sehingga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat bisa berjalan lebih cepat dan terukur.(*)
