Probolinggo, Asatu Online — Rencana penyelenggaraan SAE Run Highway 2026 yang akan digelar Minggu, 8 Februari 2026, di ruas jalan tol dengan titik start–finish Exit Tol Kraksaan, menuai kritik keras dari kalangan masyarakat sipil. Kegiatan tersebut dinilai tidak peka dan minim empati, di tengah warga Kabupaten Probolinggo yang hingga kini masih berjibaku dengan dampak banjir di sejumlah wilayah.
Pembina Koalisi Masyarakat SAE Patenang, Syarful Anam, menegaskan kritik yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap olahraga atau hiburan. Namun, menurutnya, waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan dinilai tidak selaras dengan kondisi sosial masyarakat yang sedang terdampak bencana.
“Banjir memang dipicu curah hujan tinggi, tetapi pembangunan infrastruktur nasional seperti jalan tol juga memberikan dampak lingkungan yang tidak bisa dipungkiri,” kata Syarful kepada wartawan, Sabtu (7/2/2026).
Ia menyebut, di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Krejengan, dampak pembangunan jalan tol dapat dilihat langsung di lapangan. Tak hanya itu, kerusakan infrastruktur dasar milik pemerintah daerah hingga kini dinilai belum ditangani secara serius.
“Kerusakan jalan penghubung Semampir–Krejengan serta ruas jalan kawasan Gudang Garam Paiton menuju Kecamatan Kotaanyar merupakan dampak nyata pembangunan tol. Sampai sekarang tidak ada itikad serius dari pengembang untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Perbaikannya hanya tambal sulam,” tegasnya.
Menurut Syarful, kondisi jalan dari Gudang Garam menuju Kotaanyar masih memprihatinkan. Meski sempat ada perbaikan usai tuntutan warga, kualitasnya dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
Dalam konteks itulah, penyelenggaraan SAE Run Highway 2026 di atas jalan tol menuai sorotan tajam. Syarful menilai, ketika masyarakat masih menanggung dampak banjir yang oleh sebagian warga dikaitkan dengan pembangunan tol, pemerintah justru menggelar event seremonial di atas infrastruktur tersebut.
“Di saat warga masih menderita, pemerintah malah menggelar lomba lari di atas jalan tol. Ini mencerminkan minimnya kepekaan sosial,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi euforia sejumlah pejabat daerah yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, energi dan perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada pemulihan pascabencana dan perbaikan infrastruktur dasar.
“Kalau pejabat masih punya energi dan ruang gerak, seharusnya dipakai untuk mengurus pemulihan banjir dan kerusakan infrastruktur. Itu yang jauh lebih dibutuhkan rakyat,” katanya.
Syarful bahkan menyindir penggunaan istilah “SAE” dalam kegiatan tersebut. Tanpa empati dan kepekaan sosial, menurutnya, makna yang diusung justru kehilangan substansi.
“Kalau tanpa kepekaan, ini justru jadi ‘tidak SAE’. Lebih tepat disebut ‘tak SAE run highway’,” sindirnya.
Lebih jauh, ia menegaskan penggunaan anggaran daerah seharusnya difokuskan untuk membenahi berbagai pekerjaan rumah mendasar, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah.
“Bukan berarti masyarakat anti kegiatan atau hiburan. Event lari bukan persoalan. Tapi harus seimbang dengan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan dampak pembangunan tol dan penderitaan warga,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Syarful menyampaikan kritik paling tegas kepada para pemangku kebijakan daerah. Ia menilai jabatan publik adalah amanah rakyat yang harus dijalankan dengan empati dan tanggung jawab.
“Kalau tidak punya empati terhadap penderitaan rakyat, untuk apa jabatan itu dipertahankan? Kalau tidak mampu bekerja dengan hati dan akal sehat, lebih baik mundur. Masih banyak yang siap mengabdi untuk rakyat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara SAE Run Highway 2026 maupun Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut. Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi guna memenuhi prinsip cover both sides sesuai Kode Etik Jurnalistik. (*)
