Jakarta, Asatu Online – Ketua Umum Apresiasi Lingkungan dan Hutan Indonesia (ALUN), Baharuddin Rahman, melontarkan kritik pedas terkait rentetan bencana besar yang melanda Sumatra dan menewaskan ratusan warga. Ia menegaskan bahwa tragedi itu bukan sekadar musibah alam, melainkan buah dari kerusakan ekologis yang dibiarkan negara selama bertahun-tahun.
“Aparat negara harus bertindak. Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban sementara para perusak hutan dan tambang liar bebas beroperasi,” tegas Baharuddin.
Ratusan Warga Tewas, Ratusan Hilang: “Sumatra Sedang Menjerit”
Banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakkan wilayah desa hingga kota di Sumatra menimbulkan jumlah korban yang mencengangkan. Ratusan warga tewas, dan ratusan lainnya masih hilang diduga terkubur lumpur serta material bukit yang digunduli.
“Ini bukan musibah biasa. Sumatra sedang menjerit. Yang terjadi hari ini adalah konsekuensi dari penghancuran hutan dan eksploitasi tambang yang dibiarkan selama ini,” kata Baharudin, Rabu (3/11/25).
Ia menyampaikan duka cita mendalam atas kerusakan pemukiman dan hancurnya ruang hidup warga akibat runtuhnya ekosistem hulu yang selama ini menjadi benteng alam.
“Negara Tidak Bisa Lagi Bersembunyi di Balik Istilah Musibah Alam.”
Menurut Baharuddin, kerusakan ekologis di Sumatra merupakan akibat langsung dari penebangan kayu secara membabi-buta, akibat dari pembukaan perkebunan sawit yang merajalela, yang ahirnya menghabiskan hutan-hutan penyangga di wilayah hulu DAS.
Ia mengutip laporan Global Forest Watch, bahwa dalam 20 tahun terakhir Indonesia kehilangan 10,7 juta hektare hutan primer — angka yang mencerminkan pembiaran sistematis.
“Setiap izin yang dikeluarkan tanpa pengawasan adalah ancaman baru bagi desa-desa di hilir. Semua tahu itu, termasuk pemerintah,” kritiknya.
Baharuddin menegaskan negara tidak bisa terus berpura-pura bahwa banjir bandang adalah kehendak alam.
“Ketika ada warga meninggal, itu bukan alam yang salah. Itu kebijakan yang salah. Itu keberpihakan negara yang melukai rakyatnya.”
Tuntutan Ketum ALUN: Hentikan Semua Eksploitasi di Kawasan Rawan—Sekarang!
Baharuddin mendesak pemerintah untuk melakukan langkah darurat:
– Hentikan total aktivitas illegal logging dan tambang liar.
– Lakukan audit menyeluruh terhadap semua izin konsesi hutan dan tambang.
– Proses pidana pemilik modal, operator lapangan, hingga pejabat pemberi izin.
– Bongkar jaringan mafia hutan yang memperjualbelikan kawasan hulu DAS dan konservasi.
“Kalau negara tidak berani menindak tegas, itu artinya negara memilih membiarkan rakyatnya mati,” tegasnya.
“Sumatra Sudah Membayar dengan Darah — Sekarang Giliran Negara Menunjukkan Keberanian,” tambahnya.
Baharuddin menekankan bahwa tragedi ini bukan sekadar bencana alam, melainkan luka moral bangsa. Menurutnya, negara yang membiarkan warganya mati akibat kerusakan yang bisa dicegah adalah negara yang kehilangan arah.
“Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan. Kita sudah kehilangan ratusan jiwa. Pertanyaannya: berapa banyak lagi yang harus mati sebelum negara benar-benar bangun?” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan desakan keras:
“Jika keberanian politik tidak muncul hari ini, maka setiap musim hujan akan terus menjadi musim kematian.” (*)
