Penampakan antrian kendaran bermotor saat antrian mau membeli bbm Pertalite di SPBU Makam Pahkawan Sungailiat, Selasa (18/11). Foto : A1
Babel, Asatu Online — Kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang terjadi beberapa beberapa hari terakhir di Pulau Bangka dinilai sebagai bentuk kelalaian Pertamina dan Pemerintah Provinsi Babel. Situasi ini memicu keresahan luas karena pasokan BBM kian sulit diakses warga.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Babel, Suherman Saleh, menegaskan bahwa Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Kepala Pertamina Depot Pangkalbalam harus bertanggung jawab atas kekacauan distribusi BBM tersebut.
“Kalau memang ada ketimpangan atau monopoli dari pihak luar terhadap penyaluran BBM Pertalite dan Pertamax, Pertamina wajib bertanggung jawab. Dan Gubernur Babel harus meminta kejaksaan turun menyelidiki. Pertalite itu BBM subsidi, kalau disalahgunakan, itu masuk ranah tipikor,” tegas Bang Herman panggilannya, Selasa (18/11).
Ia juga menyoroti adanya dugaan monopoli oleh salah satu bos BBM swasta. Menurutnya, jika informasi itu benar, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam karena implikasinya sangat merugikan masyarakat.
“Tadi saya membaca di beberapa berita, ada dugaan monopoli oleh Bos BBM Swasta bernama Afuk Belinyu. Kalau itu benar, Gubernur harus bertindak cepat. Kelangkaan BBM adalah kejahatan ekonomi yang dampaknya bisa membuat warga yang sudah susah menjadi jauh lebih susah,” katanya.
Kelangkaan BBM ini memang semakin menjadi-jadi. Di berbagai titik SPBU, warga terpaksa berebutan antre sejak pagi buta demi mendapatkan Pertalite. Situasi paling parah terlihat semua SPBU di Sungailiat.
“Saya antre dari jam 6 pagi pakai motor. Sampai jam 10 belum juga dapat. Tolong gubernur turun tangan, jangan tambah kesusahan kami,” keluh Ani, warga Sungailiat.
Di Pangkalpinang, antrean sudah mengular bahkan sebelum matahari terbit. Ratusan kendaraan roda dua dan roda empat menunggu berjam-jam hanya demi mengisi sedikit BBM untuk bertahan beraktivitas.
“Kalau datang jam enam, itu sudah telat. Kadang pas sampai depan, BBM sudah habis,” kata Dani, warga Pangkalpinang, kesal.
Situasi makin genting karena bukan hanya Pertalite yang langka. Pertamax yang biasanya tersedia kini ikut raib. Banyak SPBU memilih menutup dispenser mereka karena stok benar-benar kosong.
“Pertalite hilang, Pertamax pun tidak ada. Kami seperti dipaksa berjudi setiap hari demi dapat BBM,” tutur Reni, seorang pengendara.
Pantauan di Sungailiat, Bangka menunjukkan kondisi semakin parah. Antrean kendaraan mengular sepanjang jalan dan menimbulkan kemacetan yang tak bisa dihindari.
Kelangkaan ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga. Mulai dari Ibu Rumah Tangga, pegawai kantor, sopir angkot, hingga pedagang keliling dan wartawan, semua kehilangan waktu produktif hanya untuk antre BBM.
“Biasanya saya bisa kerja seharian. Ini setengah hari habis cuma buat antre,” ujar Ridho, sopir angkot.
Sebagian warga bahkan terpaksa membatalkan kegiatan penting karena tak mendapatkan pasokan BBM. Ada pula yang memilih membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal sampai 15 ribu rupiah, itu juga tidak tersedia kalau kalah cepat.
Warga menilai pemerintah terkesan lambat merespons situasi. Mereka menuntut penjelasan resmi dari Pemprov Babel dan Pertamina terkait penyebab serta solusi konkrit atas kelangkaan yang terjadi.
“Jangan saling lempar tanggung jawab. Kami butuh kepastian pasokan, bukan alasan,” ucap seorang warga di Semabung.
Hingga kini, belum ada penjelasan tegas mengenai penyebab pasti krisis BBM di Bangka Belitung. Sejumlah dugaan mencuat, mulai dari keterlambatan suplai hingga indikasi penyimpangan distribusi oleh pihak tertentu.
Namun, sejauh ini Pertamina dan Pemerintah Provinsi Babel belum memberikan klarifikasi yang menjawab keresahan masyarakat secara menyeluruh.
Warga mendesak pemerintah turun langsung memeriksa jalur distribusi, meninjau SPBU, dan memastikan stok kembali normal secepatnya.
Krisis ini dikhawatirkan akan memicu masalah sosial yang lebih besar jika tidak segera ditangani dengan serius oleh pihak terkait.
“Ini bukan cuma soal antre panjang. Ini soal lumpuhnya mobilitas satu pulau. Pemerintah harus hadir, bukan hanya berkata dipantau,” tutup warga lainnya. (*)
