Caption: Mantan Anggota DPR RI dua periode (2014–2024), Nurhayati.
Jakarta, Asatu Online – Mantan Anggota DPR RI dua periode (2014–2024), Nurhayati, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap dugaan utang senilai Rp116 triliun dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar urusan bisnis antar-korporasi, melainkan menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab negara terhadap publik.
“Jika ada keterlibatan negara atau potensi beban publik dalam proyek itu, maka seluruh sistem penganggaran dan pengawasan harus dievaluasi secara menyeluruh,” tegas Nurhayati dalam keterangan resminya kepada Asatuonline.id, Minggu (2/11/2025).
Sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, transportasi, dan BMKG, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta DPR RI memaksimalkan fungsi pengawasannya untuk memastikan rakyat tidak menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil tanpa perhitungan matang.
“Proyek besar seperti Whoosh tidak boleh hanya dilihat dari sisi prestise atau kebanggaan nasional. Ia harus menjadi tolok ukur transparansi, keberlanjutan ekonomi, dan tanggung jawab publik,” ujarnya.
Nurhayati menilai, audit independen dan terbuka perlu segera dilakukan jika benar total kewajiban proyek mencapai Rp116 triliun. Audit tersebut, katanya, merupakan langkah krusial untuk memastikan tidak terjadi kerugian negara serta rakyat tidak menjadi korban kebijakan yang tidak prudent (tidak hati-hati).
“Rakyat berhak mengetahui seluruh risiko publik dari proyek yang berpotensi menggunakan dana negara. Proyek strategis nasional seharusnya mencerminkan tata kelola yang bersih dan transparan, bukan malah menjadi ajang pembenaran atas kebijakan yang bisa merugikan keuangan negara di masa depan,” pungkasnya. (*)
