Caption : Foto bersama Ketum BPI KPNPA RI bersama Jam Intel (Foto : Dokumen pribadi)
Jakarta, Asatu Online – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, melontarkan ultimatum keras kepada Kejaksaan Agung RI agar tidak main-main dalam menangani berbagai perkara besar yang tengah diselidiki. Ia mendesak Kejagung untuk bertindak tegas, transparan, dan tidak pandang bulu dalam membongkar kasus-kasus strategis yang menyangkut kepentingan rakyat.
“Negara ini tidak boleh tunduk kepada mafia! Kami minta Kejagung tidak ragu menyeret siapa pun yang terlibat. Jangan ada aktor besar yang ditutupi. Jika Kejagung serius, ini saatnya bersih-bersih total,” tegas Rahmad dalam keterangan resminya, Jumat (13/6/2025).
Menurut Rahmad, publik menaruh ekspektasi besar terhadap institusi Adhyaksa dalam mengusut perkara-perkara besar yang selama ini terkesan digantung. Ia menilai Kejagung harus berani memproses semua pihak, termasuk oknum penegak hukum, pejabat tinggi, maupun pengusaha kakap yang bermain di belakang layar.
“Kalau terbukti terlibat, jabatan atau pangkat tidak bisa jadi tameng. Seret ke pengadilan! Negara ini harus dikembalikan kepada keadilan, bukan kekuasaan,” katanya lantang.
BPI KPNPA RI bahkan menyatakan siap menjadi mitra strategis Kejagung dalam membuka data dan bukti tambahan yang dibutuhkan untuk mengungkap keterlibatan aktor-aktor intelektual di balik kasus-kasus besar.
“Kami punya jaringan dan data. Kalau Kejagung butuh, kami siap kasih. Jangan biarkan kasus mandek hanya karena ada intervensi atau permainan belakang layar,” ujar Rahmad.
Ia juga menyentil dugaan adanya “perlindungan diam-diam” terhadap beberapa tokoh kuat yang namanya santer disebut dalam berbagai perkara, mulai dari kasus tambang, mafia anggaran, penyelundupan hingga korupsi pengadaan barang dan jasa.
“Jangan hanya berani ke pelaku lapangan. Mana dalangnya? Jangan lindungi mereka! Kalau takut bongkar yang besar, sama saja memelihara kejahatan,” seru Rahmad tajam.
Lebih lanjut, Rahmad menilai Kejagung harus membuka semua proses penyidikan secara bertahap ke publik untuk menjaga akuntabilitas. Ia mengingatkan bahwa transparansi adalah jantung kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
“Kami mencium ada gerakan sunyi yang berusaha mengulur waktu dan menggiring opini. BPI tidak akan tinggal diam. Kami kawal terus sampai tuntas,” ucapnya.
Menurutnya, sudah terlalu banyak kasus besar yang digoreng di permukaan tapi menguap di tengah jalan. Ia mendesak Kejagung agar berhenti mempermainkan keadilan publik.
“Jangan tunggu tekanan publik baru bergerak. Jangan tunggu viral baru dibongkar. Buktikan bahwa hukum tidak bisa dibeli,” katanya.
Rahmad juga meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menunjukkan sikap tegas dan independen. Ia menekankan bahwa Kejagung harus jadi garda depan dalam membongkar kejahatan kerah putih yang menyedot uang negara.
“Kalau ada tekanan politik, lawan! Jangan tunduk demi jabatan atau kenyamanan. Ini soal nasib bangsa dan kepercayaan rakyat!” tandasnya.
Ia menyebut, banyak kasus penting kini tengah ditunggu publik, mulai dari skandal pertambangan ilegal, kejahatan keuangan lintas negara, hingga keterlibatan oknum dalam penyelundupan SDA strategis seperti timah.
“Kalau Kejagung gagal menyentuh aktor besar, rakyat akan menyimpulkan: hukum masih tumpul ke atas. Ini bahaya,” ucap Rahmad.
Rahmad juga menyerukan agar lembaga penegak hukum lainnya seperti PPATK, BPK, hingga KPK bersinergi dengan Kejagung untuk membentuk poros penindakan terpadu terhadap korupsi sistemik.
“Pelaku korupsi itu berjemaah dan terstruktur. Penegak hukum juga harus solid dan berani. Jangan main sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa BPI KPNPA RI tidak akan berhenti bersuara dan akan terus menekan semua lembaga agar penegakan hukum di Indonesia benar-benar berpihak pada rakyat.
“Jangan biarkan publik apatis. BPI KPNPA RI akan terus menyuarakan ini, mengawal, bahkan mempublikasikan jika ada temuan pengaburan atau intervensi terhadap penyidikan,” ujarnya.
Rahmad pun menutup pernyataannya dengan peringatan keras: jika Kejagung gagal membongkar aktor besar dan hanya menyasar pelaku kecil, maka gerakan masyarakat sipil akan turun tangan lebih jauh.
“Ini bukan sekadar pengawalan. Ini perlawanan terhadap impunitas. Jangan sampai publik yang harus turun tangan karena aparat takut menghadapi mafia,” tutupnya. (yn)
