Caption : Foto bersama Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA , atas nama Gubernur Aceh usai memberi sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan Satuan Pelaksana dan Penghubung BRA Kabupaten/Kota se Aceh, di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Selasa, 15/4/2025
Banda Aceh, Asatu Online– Badan Reintegrasi Aceh (BRA) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan eks kombatan serta menyelesaikan permasalahan para korban konflik di Aceh. Karena itu, keberadaan BRA harus mampu menjadi solusi nyata bagi para penyintas konflik.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh, M. Nasir, saat membacakan sambutan Gubernur Aceh pada Rapat Koordinasi BRA dengan Satuan Pelaksana dan Penghubung BRA Kabupaten/Kota di Aula Grand Nanggroe, Selasa malam (15/4/2025).
“Kita punya tanggung jawab bersama menjaga perdamaian Aceh. Tantangan seperti kemiskinan dan pengangguran masih kita hadapi. Dalam konteks ini, BRA harus hadir sebagai solusi dan harapan,” ujar M. Nasir.
Ia juga mengingatkan jajaran BRA untuk memahami batas kewenangan secara jelas di setiap tingkatan, menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja, serta konsisten menjalankan aturan dan arahan demi pelayanan publik yang berpihak pada rakyat.
“BRA lahir dari amanat MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tugasnya bukan sekadar administratif, tetapi membangun kepercayaan sosial, menyatukan masyarakat, dan menciptakan ruang hidup yang adil bagi para penyintas konflik,” tegasnya.
Plt Sekda juga mengapresiasi penyelenggaraan rakor tersebut. Ia berharap forum ini dapat memperjelas kewenangan dan memperkuat pelaksanaan tugas BRA sebagai lembaga strategis dalam proses reintegrasi pascakonflik di Bumi Serambi Mekah.
“Gunakan forum ini untuk saling menguatkan, bersinergi dalam menyusun langkah strategis, serta membangun komunikasi terbuka demi mewujudkan Aceh yang damai, adil, dan sejahtera. Sebelum saya tutup, saya minta seluruh ketua KPA yang memiliki lahan pertanian untuk segera mengusulkan perencanaan kepada Ketua BRA agar proses land clearing dapat segera dilakukan,” kata M. Nasir.
Usai membuka rakor, M. Nasir kepada awak media menekankan pentingnya Rakor BRA sebagai momentum untuk menyusun program yang partisipatif.
“Rakor ini mempertemukan seluruh satuan pelaksana di tingkat kabupaten/kota yang paling memahami kebutuhan para eks kombatan dan korban konflik. Ini menjadi sarana penting untuk merumuskan rencana kerja yang bisa diterima semua wilayah,” ujar Plt Sekda.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua BRA Jamaluddin, Plt Kepala Sekretariat BRA Zulkifli, anggota DPRA Ilmiza Sa’aduddin Djamal, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat. (Marwan)
