Caption : Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menghadiri sekaligus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Pada Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2025 di Gedung Utama DPR Aceh, Selasa, 15/04/2025.
Banda Aceh, Asatu Online– Pemerintah Aceh menyampaikan capaian pembangunan selama Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPR Aceh, Selasa (15/4/2025). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh disampaikan langsung oleh Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) di hadapan pimpinan DPRA, Forkopimda, serta unsur Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Dalam pemaparannya, Mualem menyebutkan berbagai capaian strategis yang dinilai mencerminkan kinerja positif pemerintah daerah. Salah satu yang disorot adalah penurunan angka kemiskinan dari 14,23 persen menjadi 12,64 persen sepanjang 2024.
“Ini adalah bukti bahwa kerja sama antara pemerintah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Mualem dalam pidatonya.
Selain itu, tingkat stunting juga berhasil ditekan dari 29,4 persen menjadi 27 persen. Pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat menjadi 5,02 persen, dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh naik menjadi Rp65,36 triliun.
Di sektor fiskal, pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp11,45 triliun atau 101,70 persen dari target. Sementara realisasi belanja mencapai Rp11,34 triliun atau 97,18 persen. Penerimaan zakat, infak, dan sedekah juga meningkat tajam, menembus Rp95,53 miliar.
Sektor investasi tak kalah menggembirakan. Menurut Mualem, total investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) selama tahun 2024 mencapai Rp9,47 triliun. “Investasi menjadi motor penggerak utama perekonomian Aceh,” katanya.
Pemerintah Aceh juga mencatat keberhasilan di sektor pariwisata dengan menyelenggarakan 43 event promosi yang mendatangkan lebih dari 11 juta kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Di bidang sosial dan pendidikan, Pemprov Aceh membangun 988 unit rumah layak huni, 186 rumah ibadah, dan menyalurkan beasiswa untuk 51.903 siswa yatim dan piatu senilai lebih dari Rp124 miliar. Untuk sektor kesehatan, premi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bagi 1,56 juta jiwa ditanggung penuh pemerintah, dengan total pembiayaan mencapai Rp749 miliar lebih.
Pembangunan juga merambah sektor pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, pendidikan dayah, energi, hingga perlindungan sosial. Hasilnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh naik menjadi 75,36 dan kini masuk kategori tinggi.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dan kami akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan,” tutup Mualem. (Marwan)
