Rahmad Sukendar (Foto : A1)
Tangerang, Asatu Online – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, SH, meminta aparat kepolisian segera menyelidiki dan menangkap pelaku pemasangan pagar laut di kawasan perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Kasus pemasangan pagar laut tersebut menjadi sorotan luas setelah viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang merasa dirugikan.
Rahmad menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh ragu dan harus bertindak cepat agar persoalan ini tidak berlarut-larut serta menimbulkan kerugian yang lebih besar.
“Saya meminta kepolisian segera turun tangan, menyelidiki, dan menangkap pelaku utama pemasangan pagar laut ini,” tegas Rahmad dalam keterangan persnya, Senin (20/1/2025).
Menurut Rahmad, pemasangan pagar laut secara sepihak merupakan tindakan melawan hukum yang berdampak langsung terhadap ruang hidup nelayan dan akses masyarakat terhadap wilayah tangkap.
Ia menilai, jika dibiarkan, praktik semacam ini dapat menjadi preseden buruk dan membuka ruang bagi penguasaan laut secara ilegal oleh kelompok tertentu.
Masalah ini mencuat setelah muncul tudingan yang mengarah pada Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara (Pantura) sebagai pihak yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut hingga kini belum memenuhi panggilan resmi untuk memberikan keterangan.
“Kami memperoleh informasi bahwa pemasangan pagar dilakukan oleh kelompok nelayan. Namun sampai sekarang mereka belum hadir memenuhi panggilan resmi yang disampaikan melalui Dirjen PSDKP,” ujar Sakti saat berada di Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025).
Sakti menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meminta bantuan aparat penegak hukum guna mendalami dan mengusut kasus tersebut secara menyeluruh.
Menurutnya, pemasangan pagar laut tersebut menimbulkan dampak besar terhadap aktivitas nelayan dan berpotensi mengganggu ekosistem perairan.
Rahmad Sukendar menegaskan, tindakan pemasangan pagar laut bukan hanya persoalan administratif, melainkan pelanggaran serius yang menyentuh aspek lingkungan dan keadilan sosial.
“Ini mengancam kelangsungan hidup nelayan dan merusak ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir,” kata Rahmad.
Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas dengan menangkap serta mengadili pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Rahmad juga menekankan pentingnya penanganan kasus ini secara cepat, terbuka, dan transparan demi mencegah kerugian yang lebih luas.
“Jika dibiarkan, bukan hanya nelayan yang dirugikan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan laut kita. Aparat harus bertindak adil dan tegas,” pungkasnya.
Kasus pemasangan pagar laut di kawasan PIK 2 kini menjadi perhatian nasional, dengan harapan penegakan hukum dilakukan secara serius untuk melindungi hak masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan laut. (*)
