Papan Plang proyek (Foto : Istimewa)
Pangkalpinang, Asatu Online – Proyek pembangunan Gedung dan Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp16 miliar menuai kritik keras. Dengan progres fisik hanya 47 persen sementara masa kontrak telah habis, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinilai wajib memutus kontrak tanpa kompromi.
Berdasarkan informasi di lapangan, proyek yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini menyisakan banyak tanda tanya. Papan proyek menyebut masa pelaksanaan 1.009 hari, namun tidak mencantumkan nomor kontrak atau tanggal mulai pekerjaan, mencerminkan minimnya transparansi.
Kerugian Negara Mengintai
Jenis kontrak lumpsum yang digunakan memperbesar risiko kerugian negara. Sesuai aturan Kementerian Keuangan, keterlambatan proyek dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak per hari. Dengan nilai proyek Rp16 miliar, keterlambatan ini bisa membebani pelaksana hingga puluhan juta rupiah per hari.
“Ketika progres sudah di bawah 50 persen pada akhir masa kontrak, memperpanjang waktu bukanlah solusi. Ini jelas kelalaian fatal yang harus ditindak tegas,” kata seorang kontraktor lokal, Sabtu (4/1/2025).
Selain potensi kerugian, manfaat pembangunan yang tertunda menjadi kerugian ganda bagi masyarakat yang semestinya segera mendapatkan akses terhadap fasilitas tersebut.
Lelang dan Pengawasan Dipertanyakan
Proyek ini dimenangkan oleh kontraktor asal Surabaya, namun proses lelangnya mendapat sorotan. Dugaan bahwa nilai penawaran terlalu dekat dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) memunculkan spekulasi adanya pelanggaran integritas.
“Bagaimana mungkin progres hanya 47 persen saat kontrak habis? Di mana fungsi pengawasan? Jika sudah seperti ini, langkah tegas memutus kontrak adalah satu-satunya jalan,” ujar sumber lainnya.
Hingga kini, tidak ada tanggapan resmi dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, maupun konsultan proyek terkait kendala yang terjadi. Upaya konfirmasi dari Asatu Online pada 31 Desember 2024 juga belum mendapat jawaban.
PPK Wajib Tegas: Jangan Ada Perpanjangan
Dengan kontrak yang telah habis dan progres jauh dari target, perpanjangan waktu hanya akan memperbesar potensi kerugian negara. PPK memiliki kewenangan penuh untuk segera memutus kontrak dan menjatuhkan sanksi sesuai regulasi.
Kasus ini menjadi cerminan buruk pengelolaan proyek pemerintah. Minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan kelalaian pelaksana proyek harus dihentikan agar kepercayaan publik tidak semakin terkikis.
Kementerian terkait juga harus mengevaluasi menyeluruh, mulai dari proses lelang hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Proyek senilai Rp16 miliar ini tidak boleh menjadi bukti baru ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati. (Yn)
