Jakarta, Asatu Online– Proses penyitaan aset-aset milik PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang melalui platform investasi bodong Net89 kembali dilakukan.
Unit V Subdit II Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita sejumlah aset dengan memasang plang dan stiker penyitaan di berbagai lokasi tempat aset PT SMI berada.
Penyitaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan setelah penangkapan tersangka MA, anak buron AA, serta tiga tersangka lainnya yang disebut sebagai exchanger, yakni ESI, RS, dan YWNW.
Menanggapi perkembangan tersebut, Herry Yap, S.H., CCL, selaku kuasa hukum paguyuban korban dengan jumlah anggota sekitar 900 orang, mengapresiasi kinerja Mabes Polri.
“Saya mengapresiasi langkah polisi yang berhasil menangkap anak buron AA serta menyita aset-aset baru yang terkait dengan kasus ini,” ujar Herry Yap kepada awak media, Sabtu (7/12).
Namun, Herry Yap juga menyoroti perlunya kehati-hatian dalam penetapan tersangka, terutama yang disebut sebagai exchanger.
“Klien saya adalah salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, ia merupakan korban. Hal ini sudah pernah kami buktikan melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana status tersangka klien kami dinyatakan tidak sah,” jelasnya.
Herry menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami akan terus mengawasi dan memastikan keadilan ditegakkan tanpa ada yang dikorbankan secara tidak adil,” tegasnya.
PT SMI, melalui platform Net89, diduga menjalankan investasi bodong dengan skema ponzi yang merugikan banyak masyarakat. Keuntungan dari skema ini diduga dialihkan ke berbagai aset, seperti properti, kendaraan mewah, dan rekening di luar negeri, yang kini menjadi sasaran penyitaan oleh aparat penegak hukum.
Para tersangka dalam kasus ini dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 105 dan 106 UU Cipta Kerja yang mengubah UU Perdagangan, Pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, serta Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Herry Yap bersama tim kuasa hukum dari HRY & Partners, yang meliputi Friend Kasih, S.H., Gunawan Situmorang, S.H., dan Elia Dwi Arjuna, S.H., terus memperjuangkan hak para korban melalui paguyuban Garuda Sakti.
“Kami berharap keadilan dan kejujuran ditegakkan tanpa adanya pihak yang dikorbankan atau dijadikan kambing hitam,” pungkasnya. (Riski)
