Tubagus Rahmad Sukendar Ketum BPI KPNPA RI (Foto : ist)
Jakarta, Asatu Online– Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato pelantikannya, menegaskan komitmennya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu, termasuk korupsi. Komitmen ini sejalan dengan harapan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Sejalan dengan visi tersebut, TB. Rahmad Sukendar, SH., MH., Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya.
“Korupsi merugikan negara dan masyarakat. Kami dari BPI KPNPA RI terus berperan aktif mengawasi, memverifikasi laporan masyarakat, dan meneruskannya ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” ujar Rahmad Sukendar dalam keterangan persnya di Tangerang Selatan, Kamis (28/11/2024).
Peran Strategis BPI KPNPA RI
Sebagai lembaga yang telah berkiprah selama 22 tahun, BPI KPNPA RI aktif menjadi mitra strategis KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam mengawasi penggunaan anggaran negara serta mencegah kerugian negara. Lembaga ini memiliki jaringan di 27 provinsi, hingga tingkat kota dan kabupaten.
“Alhamdulillah, banyak kasus besar yang kami tangani mendapat respons positif dan berhasil diselesaikan. Hal ini tidak terlepas dari sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum,” ungkap Rahmad Sukendar.
Selain menangani kasus korupsi, BPI KPNPA RI juga memberikan pendampingan dalam kasus mafia tanah, penyalahgunaan wewenang, hingga edukasi hukum kepada masyarakat.
Edukasi dan Inovasi untuk Pencegahan Korupsi
Rahmad Sukendar menekankan pentingnya edukasi antikorupsi sebagai langkah preventif. BPI KPNPA RI secara rutin mengadakan workshop di berbagai daerah dengan melibatkan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai narasumber. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan pemberantasan korupsi.
“Kami juga melindungi pelapor kasus korupsi agar merasa aman dari ancaman atau intimidasi. Ini adalah langkah penting dalam mendorong keberanian masyarakat untuk melapor,” jelasnya.
BPI KPNPA RI juga memberikan BPI Award kepada penyelenggara negara yang berprestasi dalam pelayanan publik bebas dari pungutan liar. Ke depan, lembaga ini berencana memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat sistem pelaporan masyarakat dan meningkatkan transparansi anggaran negara.
Membangun Sinergi untuk Indonesia Bebas Korupsi
Rahmad Sukendar optimistis, dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, Indonesia bebas korupsi dapat terwujud. BPI KPNPA RI juga berencana memperluas kolaborasi dengan LSM, akademisi, dan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan di berbagai sektor.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci menciptakan pemerintahan yang bersih. Dengan komitmen yang kuat, pemberantasan korupsi bukan sekadar mimpi, tetapi masa depan yang nyata,” tutupnya.
Artikel ini menjadi pengingat pentingnya peran seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga seperti BPI KPNPA RI, dalam mendukung agenda pemerintahan Prabowo Subianto untuk menciptakan Indonesia yang bebas korupsi. (**)
