Ketua Umum BPI KPNPA RI (Foto : Ist)
Jakarta, Asatu Online – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mendesak Tim Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan korupsi terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang diduga ilegal.
Desakan tersebut mengemuka setelah penggeledahan di sejumlah kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Senin (7/10/2024), terkait dugaan pelanggaran dalam tata kelola perkebunan sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan dari pukul 09.00 hingga 23.00 WIB dan bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kerugian negara akibat praktik tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat merinci nilai kerugian negara yang disebabkan oleh dugaan korupsi tersebut. “Ahli yang akan menghitung. Fokus kami saat ini adalah memeriksa saksi-saksi terlebih dahulu,” ujar Harli saat dihubungi.
Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan penting di KLHK, termasuk Sekretariat Jenderal, Satlakwasdal, Direktorat PNBP, Pelepasan Kawasan Hutan, Penegakan Hukum, serta Biro Hukum. Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita empat kotak dokumen dan beberapa barang bukti elektronik terkait pelepasan kawasan hutan.
Penyelidikan ini menjadi bagian dari upaya mengungkap dugaan korupsi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang telah berlangsung selama hampir dua dekade. Harli menambahkan bahwa proses penyidikan masih baru dan akan terus berlanjut dengan pemanggilan saksi-saksi. “Kita akan memanggil saksi-saksi sesuai kebutuhan penyidikan,” tutupnya.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara ilegal yang melibatkan pejabat eselon di KLHK, serta potensi kerugian negara yang cukup besar akibat tata kelola yang tidak sesuai aturan.
Laporan wartawan : Wahyu
