Soal Inpres Mobil Listrik, Pj Gubernur dan Ketua DPRD Babel Beda Pendapat

  • Bagikan

PANGKALPINANG – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beda pendapat menyikapi Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pj Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin menegaskan Pemprov Babel akan mendiskusikan perihal penggunaan mobil listrik meskipun saat ini anggaran daerah mengalami keterbatasan.

“Kami sedang diskusikan, kalau pun beli konteksnya bukan pengen punya mobil baru tapi berpartisipasi dalam transformasi dari kendaraan bahan bakar ke listrik, kita sedang diskusi tapi belum diputuskan,” kata Ridwan, Senin (7/11).

Disinggung banyak daerah yang menolak karena dianggap belum prioritas, Ridwan menyebutkan kemungkinan Babel tidak menolak, tetapi berupaya mendukung transformasi yang dimaksudkan presiden dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

“Menolak sih juga enggak, kita akan berusaha memenuhi Inpres ini tetapi jumlahnya jenisnya supaya sesuai kemampuan kita,” tegasnya.

Sementara, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi menegaskan ia belum membaca secara cermat Inpres nomor 7 tahun 2022 tersebut, jika dalam Inpres ini hanya bersifat saran, maka ia dengan tegas menolak menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas mengingat anggaran yang masih dibutuhkan untuk beberapa prioritas yang lebih penting ketimbang membeli mobil listrik.

“Ketika mungkin itu bersifat saran saya pikir ya kita hindari karena mengenai hal-hal seperti sekarang dan itu mungkin kita masih cukup begitu kita mesti cukup dan lagi kita juga tahu defisit kita lumayan besar terus dana transfer pusat juga kita berkurang dan terus kita ada kewajiban membayar pinjaman SMI dan yang tidak kalah pentingnya kita ada kewajiban untuk membangun sekolah-sekolah yang telah kita anggarkan kemarin,” jelasnya.

Selain itu, persiapan membantu Universitas Bangka Belitung (UBB) untuk menjadikan di Bangka Belitung ini adanya sebuah fakultas kedokteran.

“Saya pikir itu penting seiring dengan peningkatan SDM, saya pikir ya ketika peningkatan SDM kan arahnya sekolah kemudian juga yang tidak kalah pentingnya,” tandasnya.

Ia sependapat, jika ada daerah yang menolak karena memang dianggap belum prioritas. Tetapi ia menegaskan, belum membaca secara detail maksud dan perintah dari Inpres tersebut.

“Ini hukumnya apa, apakah wajib kalau memang wajib kita kan enggak bisa nolak tetapi ketika mungkin itu hanya saran dan arahan saya pikir ya kita tunda dulu lah tahun ini karena sekali lagi kita katakan itu belum prioritas,” tegasnya.(**)

 30 total views

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *