Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) H. Mochtar Mohamad (Dok. pribadi)
Tasikmalaya, Asatuonline.id – Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP), H Mochtar Mohamad mengemukakan, berdasarkan hasil survey terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), secara de facto sebanyak 79,9 persen rakyat telah memilih Calon Presiden.
Siaran pers Ketua Dewan Pembina LGP, Minggu (13/3/2022) menyebutkan, hasil survey SMRC 8-10 Februari 2022 yang dirilis 28 Februari 2022 dengan margin error 2,8 persen menunjukkan bahwa partisipasi pemilih terpotret sebanyak 79,9 persen, sedangkan yang ragu-ragu atau belum menentukan pilihan atau tidak berpartisipasi sebanyak 20,1 persen.
Disebutkan pula, apabila Pilpres dilaksanakan pada saat survey (8-10 Februari 2022), dari 79,9 persen warga yang memilih Cappres, rinciannya sebanyak 34,7 persen rakyat memilih Ganjar Pranowo, lalu 23,3 persen memilih Anies Baswedan, dan 21,9 persen memilih Prabowo Subianto, sedangkan yang belum menentukan pilihan 20,1 persen.
Kemudian tampak bahwa presentase Ganjar Pranowo dibanding dengan pesaing keduanya (Anies Baswedan) terpaut dua digit (11,4 persen). Formasi tersebut diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan hasil Pilpres 14 Februari 2024 nanti.
Mochtar juga mengemukakan, Prabowo sampai saat ini belum mendeklarasikan diri untuk maju Pilpres, padahal dia adalah Ketua Umum Partai, dan di sisi lain ia berada di Kabinet Jokowi. Bisa jadi Prabowo tidak “Nyapres” di 2024, tapi menyelesaikan tugasnya sebagai Menhan mendampingi Presiden Jokowi sampai selesai masa tugasnya pada 2024.
Ketua Dewan Pembina LGP menambahkan, melihat polarisasi perkembangan politik di Indonesia akhir-akhir ini akibat mengemukanya isu penundaan Pemilu dan faktor “efek ekor jas” (coat tail effect) terhadap Pemilu Legislatif, ada beberapa hal yang perlu dicermati.
Pertama, tahapan pemilu 2024 dimulai tanggal 1 Agustus 2022, dan sampai saat ini hanya PDI Perjuangan yang memiliki tiket untuk mengusung Capres, sedangkan partai-partai lain harus membuat koalisi terlebih dahulu.
Kemudian, menurut Mochtar, kalau mencermati pergerakan partai oposisi, yaitu Partai Demokrat (54 kursi) dan PKS (50 kursi), sehinggga total 104 kursi, maka itu artinya belum cukup tiket bagi mereka untuk mengusung Capres karena minimal harus memiliki 115 kursi sesuai presidential threshold, dan karenanya butuh satu partai lagi supaya mendapatkan tambahan kursi.
Nampaknya koalisi dimaksud akan sulit terwujud dalam waktu dekat karena ada kepentingan kadernya di Kabinet Jokowi, sementara gerbong partainya terlanjur tertarik magnet Ganjar Pranowo.
Dalam situasi seperti itu, menurut Ketua Dewan Pembina LGP, tentunya partai-partai poltik akan berpikir bagaimana caranya terhindar dari parliamentary threshold 4 persen, dan partai yang lebih awal bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan berpotensi selamat dari parliamentary threshold.
Di sisi lain, lanjutnya, beberapa Ketua Umum Partai yang lemah elektabilitasnya kemudian memaksakan diri untuk maju Pilpres dipastikan akan berdampak pada elektabilitas partainya, sehingga terancam tidak lolos parliamentary threshold 4 persen.
Semua pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina LGP dalam kata sambutannya pada Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC LGP Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Minggu (13/3/22).
Rakercab LGP di Kota Tasikmalaya itu sendiri diikuti 350 peserta yang terdiri dari pengurus DPC, PAC, dan Ranting LGP Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Rakercab itu juga dihadiri pengurus DPD Jawa Barat, DPC Kabupaten Garut dan DPC LGP Kota Banjar.
Menanggapi pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tentang analisa big data, Ketua Dewan Pembina LGP menilai bahwa Luhut belum memahami kehendak rakyat tentang Pemilu 14 Februari 2024.
Mochtar menjelaskan, kalau berdasarkan analisa big data, masyarakat tahu bahwa big data dimaksud bersumber dari media sosial, sedangkan di era digital ini semua medsos dapat diiklankan seperti melalui google ads untuk memperbanyak jumlah tayangan.
Begitu juga instagram dan facebook dapat diiklankan untuk menjangkau viewer yang lebih banyak dan lebih luas, sehingga pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi itu dapat merugikan pemerintahan Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum LGP Nawang Andi Kusuma meminta kepada seluruh pengurus DPC, PAC, dan Ranting LGP agar memvalidasi struktur organisasi yang sudah ber-SK tersebut serta meminta kepada semuanya agar bersiap-siap mengikuti tahapan selanjutnya, yakni pelatihan pemenangan..(red)
