PANGKALPINANG, Asatuonline.id – Untuk meninjau kesiapan sekolah dalam pembelajaran tatap muka yang direncanakan minggu mendatang. Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau SMA Negeri 4 Pangkalpinang, Senin siang (12/07/2021).
Rombongan DPRD ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Ranto Sendhu, bersama anggota Komisi IV lainnya yaitu Johansen Tumanggor dari Daerah Pemilihan Pangkalpinang dan Harianto dari Daerah Pemilihan Bangka Tengah.
Sesuai kalender tahun ajaran baru, mulai tanggal 12 hingga 18 Juli 2021 sebenarnya merupakan persiapan pembelajaran tatap muka. Namun Jadwal belajar mengajar yang semula dijadwalkan tersebut harus ditunda mengingat kondisi pandemi. Jadwal tatap muka tersebut rencananya baru akan dimulai pada tanggal 21 Juli mendatang.
Dalam kesempatan bertemu dengan Komisi IV DPRD Babel ini, Wakil Kepala Sekolah bidang Humas & Sarpras, dra. Elisa Meiventini menyampaikan, kuota yang tersedia sejumlah 224 siswa dengan fasilitas ruang belajar adalah tujuh ( 7 ) kelas
Elisa mengatakan, untuk wilayah Pangkalpinang, SMA Negri 4 ini merupakan sekolah yang paling sedikit jumlah kelasnya.
“Terkait PPDB yang sudah berlalu, peminat yang mendaftar ke SMA ini sangat melebihi kuota, yaitu sebanyak 472 siswa”, jelasnya
Elisa menambahkan, SMA yang berdiri di Tahun 1993 ini semenjak berdiri sangat kekurangan sarana prasarana, bahkan sekolah ini sama sekali belum pernah melakukan renovasi, namun hanya ada rehab saja.
Sementara, Sekretaris Komisi IV, Ranto menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Wakil Kepala Sekolah yang bersedia meluangkan waktu untuk melakukan sharing bersama ini.
Pada pertemuan ini Ranto juga mempertanyakan kepada pihak Dinas Pendidikan yang hadir, mengapa tahun ajaran 2021 ini peminat SMA jauh melebihi SMK, padahal seperti yang kita ketahui bahwa SMK memiliki program studi yang dapat mempersiapkan siswa untuk memasuki langsung dunia kerja.
Anggta Komisi IV lainnya, Johansen justru mengingatkan Dinas Pendidikan unuk menambah bangunan kelas, sebab hingga hari ini masih banyak keluhan masyarakat terkait keterbatasan dari sistem PPDB ini.
“Berdasarkan tinjauan sudah seharusnya ada penambahan bangunan kelas. Mengingat tingginya minat siswa yang ingin bersekolah disini”, ucapnya
Komisi IV DPRD Babel menyimpulkan, hasil lengkap dari diskusi saat meninjau SMA Negeri IV ini untuk mengkaji kembali sistem pendaftaran PPDB, terutama untuk jalur zonasi yang tidak jelas.
“Cukup banyak permasalahan yang terjadi, jika memungkinkan, pendaftaran dengan sistem nilai ujian seperti dulu lebih memacu siswa untuk berprestasi dan mendapatkan sekolah sesuai dengan kemampuannya. Memang ini aturan pusat, tapi jika dapat diatur kembali regulasi untuk persentase masing – masing jalur PPDB terutama kuota zonasi lebih diperbesar, itu lebih baik”, tegas Harianto, salah satu anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar. (Rls/Setwan Babel)