Ir Suhaili Ishak : Zaman Saya Tidak Pernah Memungut Dana PPDB

  • Bagikan

Pangkalpinang, Asatuonline.id– Aksi nekad Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN 3) Kota Pangkalpinang yang memungut dana PPDB sejumlah Rp 1.500,000,- untuk tiap Wali Murid menuai sorotan masyarakat Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.

Kali ini sorotan datang dari mantan Ketua Komite SDN 3 Kota Pangkalpinang yang sebelumnya Ir. Suhaili Ishak. SUhaili Ishak memaparkan, pada zaman Komite SDN 3 Pangkalpinang dijabat olehnya, Komite SDN 3 tidak pernah memungut dana PPDB, apalagi untuk kepentingan membeli Bangku.

“Dalam penerimaan Siswa, Komite SDN 3 Kota Pangkalpinang waktu itu tidak pernah menarik dana apapun yang berbentuk uang yang menyangkut PPDB, jika Sekolah kekurangan Meja dan Bangku saat waktu PPDB, Komite mempersilahkan Orang Tua Siswa membeli sendiri Bangku untuk Siswa yang kekurangan Bangku, yang Bangkunya sama dengan Bangku yang ada di Sekolah,” ungkap Suhaili kepada awak media, Selasa (6/7) di Pangkalpinang.

Ia menambahkan, Komite zamannya tidak pernah berbicara uang pembangunan, karena menurut Suhaili Ishak, pembangunan itu merupakan tanggung – jawab Pemerintah Daerah, bukan Orang Tua Wali Siswa.

“Komite zaman saya tidak pernah memungut dana untuk pembangunan karena pembangunan merupakan tanggung – jawab Pemerintah Daerah,” sebut Suhaili kembali.

Sementara untuk dana iuran Komite di zaman saya, terang Suhaili Ishak, semua digunakan untuk kepentingan Siswa, bukan untuk keperluan pembangunan.

“Semua iuran Komite saat itu digunakan untuk keperluan Siswa bukan untuk pembangunan,” terang Suhaili lagi.

Jika memang pihak Komite dan Sekolah sudah menarik dana PPDB dari Orang Tua Siswa, atas nama masyarakat Kota Pangkalpinang saya meminta pihak berwenang melakukan penyelidikan karena sangat memalukan Kota Pangkalpinang.

“Kalau ternyata sudah menarik dana PPDB, sebaiknya pihak berwenang melakukan penyelidikan karena hal itu sangat memalukan warga Kota Pangkalpinang,” imbuh Suhaili.

Sementara itu Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengingatkan pihak Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pangkalpinang untuk tidak memungut dana apapun saat PPDB Tahun Ajaran 2021 – 2022.

Melalui Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Ryan Sumartha SH MH, Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan tegas melarang pungutan dalam bentuk apapun. Dasar hukumnya tertuang dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Dan  Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

“Permendikbud RI Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama,” tegas Kastel Ryan, Selasa (6/7)..tim)

 

 

 668 total views

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *