Ketua TTI Aceh, Nasruddin Bahar (Foto : ist)
Banda Aceh, Asatu Online– Pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Transparansi Tender Indonesia (TTI). Harga satu unit komputer dalam kontrak mencapai Rp29.849.550. Sementara itu, perangkat yang disebut memiliki spesifikasi serupa ditemukan ditawarkan di toko daring dengan harga sekitar Rp14 juta.
Selisih harga hampir Rp15 juta per unit tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran harga pengadaan yang menggunakan anggaran pendidikan.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, membuka secara transparan dasar penetapan harga komputer tersebut.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Kalau komputer dengan spesifikasi serupa bisa ditemukan seharga Rp14 juta, mengapa pemerintah berkontrak hampir Rp30 juta per unit? Selisih ini harus dijelaskan secara terbuka,” tegas Nasruddin, Senin (26/11/2026).
TTI meminta Disdik Aceh membeberkan merek, tipe, prosesor, kapasitas RAM, penyimpanan, sistem operasi, kelengkapan perangkat, garansi, harga satuan, hingga jumlah komputer yang dibeli.
Menurut Nasruddin, keterbukaan spesifikasi dan komponen harga penting agar masyarakat dapat menguji apakah nilai kontrak sebanding dengan barang yang diterima.
“Kalau harga Rp29 juta per unit memang wajar, buka dokumennya. Jelaskan komponen biayanya. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya,” ujarnya.
TTI juga mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menelaah proses pengadaan tersebut. Penelusuran diminta mencakup perencanaan kebutuhan, survei harga pasar, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pemilihan penyedia, hingga pemeriksaan barang.
Nasruddin menilai selisih harga tersebut layak menjadi perhatian dan perlu ditelusuri melalui dokumen pengadaan.
Jika jumlah komputer mencapai 100 unit, selisih Rp15 juta per unit berpotensi mencapai Rp1,5 miliar. Namun, angka tersebut merupakan simulasi perbandingan harga, bukan kerugian negara yang telah terbukti.
TTI mengakui harga di toko daring tidak serta-merta dapat disamakan dengan harga kontrak pemerintah. Faktor pajak, TKDN, lisensi perangkat lunak, pengiriman, instalasi, garansi, dan layanan purnajual harus diperhitungkan.
Meski demikian, seluruh komponen tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak sedang menuduh seseorang melakukan korupsi tanpa bukti. Tetapi ketika ada selisih hampir Rp15 juta per unit, pemerintah wajib menjelaskan dasar penetapan harganya,” kata Nasruddin.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP., memberikan penjelasan pada Rabu (18/11/2026).
Ia menyebut pengadaan komputer dengan harga Rp29.849.550 per unit dilakukan melalui mekanisme *e-Purchasing* menggunakan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurut Murthalamuddin, proses pengadaan tersebut telah melalui mekanisme verifikasi dalam sistem e-Katalog.
Ia menegaskan, harga pengadaan pemerintah tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan harga komputer yang ditawarkan di toko daring.
Sebab, terdapat sejumlah komponen biaya yang harus diperhitungkan, di antaranya pajak, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), lisensi perangkat lunak, garansi *on-site*, instalasi, pengiriman, serta dukungan teknis.
Meski demikian, Murthalamuddin menyatakan pihaknya terbuka terhadap pengawasan penggunaan anggaran.
“Kami mendukung pengawasan terhadap penggunaan APBA. Kami ingin anggaran pendidikan digunakan secara tepat dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan Aceh,” ujarnya.
Penjelasan Disdik Aceh tersebut menjadi bagian penting dalam polemik pengadaan komputer senilai hampir Rp30 juta per unit.
Namun, perbandingan harga dan rincian spesifikasi perangkat tetap perlu dibuka agar publik dapat menilai kewajaran nilai kontrak secara objektif.
TTI meminta Disdik Aceh memberikan transparansi penuh, sementara Kejati Aceh didesak menelusuri proses pengadaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan. (mrw)















