Foto : Surat Pemberitauan Aksi kepada pihak terkait
Kediri, Asatu Online – Aliansi Rakyat Khadiri (ARK) bersiap menggelar aksi damai besar-besaran di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (17/11/2026). Sekitar 1.000 massa diperkirakan turun ke jalan dengan dukungan sekitar 100 dump truck, sepeda motor, mobil komando, dan truk panggung.
Aksi bertajuk “Khadiri Nggugat Nagari” itu akan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Massa berencana mendatangi sejumlah titik, yakni Monumen Simpang Lima Gumul, Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, dan Kantor DPRD Kabupaten Kediri.
Rencana aksi tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan Nomor 01/XI-ARK/2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolres Kediri.
Koordinator aksi, Tubagus Fitrajaya, mengatakan gerakan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap sejumlah persoalan pemerintahan, kebijakan publik, dan penegakan hukum di Kabupaten Kediri.
Ada 21 tuntutan yang akan disuarakan. Isunya mencakup pajak, pendidikan, pertanian, pertambangan, lingkungan, infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga transparansi pengelolaan anggaran daerah.
21 Tuntutan, Pajak Hingga Pengelolaan Anggaran
Salah satu tuntutan utama ARK adalah meminta penurunan pajak yang dinilai membebani masyarakat.
Di sektor pendidikan, aliansi mendesak penghentian pungutan di sekolah negeri yang tidak memiliki dasar hukum. Mereka juga meminta transparansi penggunaan dana BOS, BOSP, dan BPOPP.
Persoalan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) turut menjadi sorotan. ARK meminta dugaan pemotongan anggaran pada gerai-gerai KDMP di Kediri diusut. Sumber pembiayaan, penggunaan anggaran, dan tata kelola koperasi juga diminta dibuka kepada publik.
Sementara terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), ARK meminta evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya tidak didominasi kepentingan pemodal maupun politik.
Aliansi juga menuntut perlindungan terhadap UMKM, relawan, tenaga pelaksana, dan masyarakat penerima manfaat.
Dugaan Suap Perangkat Desa Diminta Diusut
Isu dugaan praktik suap dalam seleksi perangkat desa menjadi salah satu poin penting dalam tuntutan ARK.
Aliansi mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tersebut, termasuk menelusuri aliran dana dan mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
ARK juga meminta dugaan praktik jual beli hukum dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat penegak hukum ditindaklanjuti secara transparan.
Penegakan hukum, menurut aliansi, harus berjalan profesional, adil, dan tidak tebang pilih.
APBD Hingga Proyek Pembangunan Diminta Diaudit
Transparansi pengelolaan keuangan daerah juga masuk dalam 21 tuntutan.
ARK meminta keterbukaan penggunaan APBD, dana hibah, bantuan sosial, perjalanan dinas, hingga realisasi program pemerintah daerah.
Tak hanya itu, proyek pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan gedung pemerintah diminta diaudit. Pemeriksaan diharapkan mencakup kualitas pekerjaan, proses tender, penggunaan anggaran, serta kemungkinan penyimpangan.
Aliansi menilai setiap proyek pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
HGU, Tambang dan Kerusakan Lingkungan Disorot
ARK juga menyoroti penguasaan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Pemerintah diminta mengevaluasi luas penguasaan lahan, masa berlaku izin, kewajiban perusahaan, serta dugaan penelantaran lahan.
Di sektor pertambangan, aliansi meminta evaluasi perizinan, dampak lingkungan, kerusakan infrastruktur, dan potensi kerugian masyarakat sekitar.
Persoalan pencemaran sungai, limbah industri, kebakaran hutan, serta eksploitasi sumber daya alam turut menjadi perhatian.
Petani, UMKM,dan Pelayanan Publik
Di sektor pertanian, ARK mendesak pemerintah daerah memperkuat perlindungan lahan sawah melalui regulasi, termasuk Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah.
Percepatan reforma agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat yang berhak juga menjadi tuntutan.
Selain itu, pemerintah diminta menindak tegas kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) karena dinilai berpotensi merusak jalan dan membahayakan pengguna jalan.
Dalam pelayanan kesehatan, ARK meminta evaluasi rumah sakit, puskesmas, serta pelaksanaan BPJS agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak dan merata.
Fasilitas bagi penyandang disabilitas juga diminta ditingkatkan.
Sementara di bidang ekonomi, aliansi mendesak agar tenaga kerja lokal dan UMKM mendapatkan perhatian dalam proyek pembangunan maupun investasi di Kabupaten Kediri.
Pengelolaan BUMD dan aset pemerintah daerah juga diminta transparan, termasuk penyertaan modal, pendapatan, keuntungan, kerugian, serta pemanfaatan aset.
ARK turut mendorong reformasi birokrasi, penyederhanaan prosedur pelayanan, dan pemberantasan pungutan liar.
Pemkab dan DPRD Diminta Beria Jawaban
Dengan banyaknya persoalan yang diangkat, ARK meminta Pemerintah Kabupaten Kediri dan DPRD tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
Aliansi menginginkan jawaban konkret terkait pengelolaan anggaran, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pengawasan terhadap program pemerintah.
Setiap dugaan penyimpangan yang disampaikan dalam aksi tersebut diharapkan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen, audit, klarifikasi pihak terkait, dan proses hukum sesuai ketentuan.
Dalam surat pemberitahuan aksi, ARK menegaskan pesan perjuangannya:
“Rakyat bukan objek kekuasaan. Anggaran negara bukan untuk kepentingan segelintir orang. Pemerintahan harus transparan, hukum harus adil, dan pembangunan harus berpihak kepada rakyat.”
Slogan “Kediri Harus Berbenah! Rakyat Harus Sejahtera!” menjadi semangat aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 November mendatang.
ARK berharap aksi berjalan damai, tertib, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kini, perhatian tertuju kepada Pemkab Kediri, DPRD, dan aparat penegak hukum. Sebanyak 21 persoalan yang akan disuarakan menjadi daftar aspirasi yang menunggu tanggapan dan tindak lanjut dari pihak terkait. (Giga)
