H. Ibnu Hajar anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Fraksi PKB (Foto : Istimewa)
Bekasi, Asatu Online — Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi menjadi perhatian serius di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Situasi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Persoalan itu menjadi salah satu sorotan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ibnu Hajar, saat menggelar kegiatan reses di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Rabu (11/11/2026).
Reses tersebut menjadi momentum bagi legislator yang mewakili wilayah Tarumajaya, Babelan, dan Muara Gembong itu untuk menyerap langsung berbagai aspirasi, keluhan, serta kebutuhan masyarakat.
Ibnu Hajar mengatakan, melalui reses dirinya ingin mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, sekaligus memetakan kebutuhan yang benar-benar mendesak untuk diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
“Melalui reses ini, saya ingin menjaring aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi skala prioritas dan kebutuhan warga akan kita inventarisasi, kemudian kita perjuangkan melalui dinas terkait sesuai dengan kewenangannya,” ujar H. Ibnu Hajar kepada Asatu Online, Rabu (11/11/2026).
Ia berharap, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebatas usulan atau catatan dalam kegiatan reses. Namun, dapat ditindaklanjuti hingga masuk dalam program pembangunan pemerintah daerah.
Meski demikian, ia mengakui realisasi setiap usulan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran.
“Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa terealisasi. Tentu kita juga harus melihat kemampuan anggaran daerah agar program yang diperjuangkan dapat dilaksanakan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Hajar juga menyoroti kondisi PAD Kabupaten Bekasi yang mengalami penurunan. Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, termasuk situasi perekonomian nasional yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menilai melemahnya daya beli masyarakat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi. Ketika aktivitas ekonomi mengalami perlambatan, penerimaan daerah pun berpotensi ikut terdampak.
“Saya melihat kondisi perekonomian kita secara nasional sedang tidak baik-baik saja. Terlihat dari melemahnya daya beli masyarakat. Secara otomatis, ketika perputaran ekonomi kurang bagus, hal itu akan berdampak terhadap berkurangnya Pendapatan Asli Daerah,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurut dia, harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
Terkait arah pembangunan Kabupaten Bekasi, Ibnu Hajar menegaskan bahwa program prioritas tetap harus mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah.
Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi sejumlah kebutuhan mendasar yang harus mendapatkan perhatian. Namun, sektor perekonomian masyarakat juga tidak boleh dikesampingkan karena berkaitan langsung dengan sumber mata pencaharian dan kesejahteraan warga.
Menurutnya, persoalan kebutuhan masyarakat tidak bisa dilihat hanya dari satu sektor. Seluruh kebutuhan memiliki urgensi masing-masing sehingga diperlukan pemetaan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
“Program prioritas kita tetap mengacu pada visi dan misi Kabupaten Bekasi. Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi perhatian utama. Begitu juga sektor-sektor lainnya, terutama perekonomian yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Faktanya, semua itu harus kita perjuangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, aspirasi masyarakat harus menjadi salah satu pijakan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Sebab, pembangunan daerah semestinya tidak hanya berorientasi pada program pemerintah, tetapi juga menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Reses di Desa Muara Bakti tersebut diharapkan menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana aspirasi yang telah dihimpun dapat dikawal dalam pembahasan program dan penganggaran, sehingga tidak sekadar menjadi daftar usulan yang berulang setiap tahun. (*)
