Aceh Tengah, Asatu Online – Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh segera memprioritaskan pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor.
Desakan tersebut disampaikan menyusul aspirasi sejumlah tokoh masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah yang telah mengajukan permohonan resmi kepada Pemerintah Pusat agar perbaikan infrastruktur di wilayah terdampak bencana segera direalisasikan.
Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang, menyambut baik langkah para tokoh masyarakat tersebut. Menurutnya, aspirasi itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi warga yang hingga kini menghadapi dampak kerusakan infrastruktur pascabencana.
“PBA mengapresiasi kepedulian dan upaya tokoh-tokoh masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah yang telah menyuarakan kepentingan masyarakat. Kerusakan jalan dan jembatan bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi sudah berdampak langsung terhadap kehidupan dan aktivitas ekonomi warga,” kata Subki dalam pernyataan resminya, Senin (10/11/2026).
Ia menjelaskan, kerusakan akses transportasi telah menghambat pelayanan dasar, distribusi hasil produksi masyarakat, serta mobilitas warga. Kondisi tersebut juga berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi masyarakat di daerah terdampak.
Karena itu, PBA meminta pemerintah tidak menunda penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh diharapkan segera menyusun langkah teknis pemulihan, termasuk menetapkan skala prioritas, jadwal pengerjaan, serta kepastian alokasi anggaran.
PBA juga menekankan agar penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, transparan, serta dapat diawasi oleh masyarakat.
“Pemulihan jalan dan jembatan harus menjadi prioritas karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pemerintah harus memastikan setiap tahapan pembangunan kembali berjalan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Subki menambahkan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa infrastruktur yang rusak segera diperbaiki agar aktivitas sosial, pelayanan publik, dan perekonomian dapat kembali berjalan normal.
“Penyediaan infrastruktur yang aman dan layak merupakan hak dasar masyarakat. Kami berharap Pemerintah Pusat segera menindaklanjuti aspirasi warga Bener Meriah dan Aceh Tengah. Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak bencana akibat lambannya pemulihan akses transportasi,” ujarnya.
PBA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Aceh dan menyuarakan kepentingan rakyat kepada pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Lembaga tersebut berharap percepatan pemulihan infrastruktur di Bener Meriah dan Aceh Tengah dapat segera diwujudkan sehingga masyarakat kembali memperoleh akses transportasi yang aman dan layak serta mampu memulihkan aktivitas kehidupan dan perekonomian mereka.(mrw)
