Kediri, Asatu Online — Rencana perjalanan ke Bali yang disebut sebagai kegiatan SKAL di SMP Negeri 5 Kota Kediri menuai sorotan. Pasalnya, sejumlah wali murid mengaku diminta menyiapkan dana hingga Rp1,8 juta untuk setiap siswa.
Nominal tersebut dinilai cukup membebani keluarga siswa. Persoalan semakin menjadi perhatian lantaran mekanisme pembayaran, rincian penggunaan dana, hingga status kewajiban membayar disebut belum terang.
“Anak saya diminta membayar Rp1,8 juta untuk SKAL ke Bali. Bagi kami, jumlah itu cukup besar,” ujar seorang wali murid yang meminta namanya dirahasiakan kepada Asatu Online, Rabu (16/9/2026).
Ia berharap sekolah membuka informasi secara menyeluruh sebelum perjalanan tersebut dilaksanakan.
“Kami meminta kegiatan ini ditinjau ulang,” katanya.
Wali murid itu juga mempertanyakan kepada siapa uang harus disetorkan. Mereka khawatir muncul konsekuensi bagi siswa apabila keluarga tidak mampu memenuhi nominal yang diminta.
“Belum jelas kami harus membayar kepada siapa. Kalau tidak punya uang, apakah anak kami akan mendapat sanksi?” ujarnya.
Sorotan tidak berhenti pada nominal. Dasar penyelenggaraan SKAL ke Bali juga dipertanyakan. Apakah perjalanan tersebut merupakan program resmi sekolah, pilihan siswa, atau kegiatan yang sepenuhnya bergantung pada kontribusi wali murid.
Rincian anggaran pun dinilai perlu dibuka. Misalnya, berapa porsi untuk transportasi, penginapan, konsumsi, tiket objek wisata, maupun kebutuhan lainnya.
Keterbukaan tersebut penting agar keluarga siswa mengetahui komponen yang membentuk total pembayaran sekitar Rp1,8 juta.
“Yang kami pertanyakan bukan cuma jumlahnya. Dasar SKAL ke Bali ini juga harus jelas,” ujar wali murid lainnya.
Menurut dia, sekolah perlu memastikan seluruh ketentuan disampaikan sejak awal, termasuk apakah keikutsertaan bersifat wajib atau sukarela.
“Kalau memang wajib, apa dasar kewajibannya? Kalau pilihan, tentu jangan sampai ada tekanan kepada siswa yang tidak ikut,” tegasnya.
Persoalan lain yang tak kalah penting ialah pengelolaan dana. Wali murid meminta adanya kejelasan mengenai siapa yang menerima pembayaran dan bagaimana pertanggungjawabannya.
Mereka juga berharap siswa tidak dibebani konsekuensi akademik maupun perlakuan berbeda apabila keluarga belum atau tidak mampu membayar.
Dinas Pendidikan Kota Kediri dinilai perlu mencermati persoalan tersebut apabila terdapat laporan mengenai pembiayaan perjalanan peserta didik yang memerlukan klarifikasi.
Hingga berita ini ditayangkan, SMP Negeri 5 Kota Kediri belum memberikan keterangan mengenai besaran dana, dasar pelaksanaan SKAL, mekanisme pembayaran, maupun status keikutsertaan siswa. Dinas Pendidikan Kota Kediri juga belum memberikan penjelasan.
Laporan : Giga
