Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar (Foto : Istimewa)
Bogor, Asatu Online — Berbagai sorotan terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor menjadi perhatian Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI).
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak membiarkan informasi dugaan pelanggaran hukum berhenti sebagai rumor. Setiap indikasi harus diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.
“Jangan sampai isu menjadi bola liar. Kalau ada dugaan pelanggaran, buktikan melalui pemeriksaan. Kalau tidak terbukti, pihak yang dituduh juga harus mendapat kepastian hukum,” ujar Tubagus melalui pesan WhatsApp, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, integritas pemerintahan bukan hanya menyangkut korupsi, tetapi juga transparansi anggaran, mutasi aparatur, pengadaan barang dan jasa, serta keterbukaan informasi publik.
BPI KPNPA RI turut mencermati informasi mengenai dugaan ketidakwajaran dalam sejumlah proyek pemerintah dan dugaan adanya pihak tertentu yang memiliki pengaruh dalam proses pengadaan. Tubagus menegaskan informasi tersebut harus dibuktikan dengan data dan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta hukum.
“Kalau ada indikasi dan bukti permulaan, aparat penegak hukum harus berani mendalami. Jangan berhenti menjadi rumor,” tegasnya.
Ia juga mendorong transparansi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Menurutnya, perubahan kekayaan pejabat tidak otomatis menunjukkan pelanggaran, tetapi hal yang dinilai janggal dapat diklarifikasi melalui mekanisme yang berlaku.
BPI KPNPA RI meminta Pemkab Bogor memperkuat keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Tubagus juga mendorong KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menindaklanjuti laporan masyarakat yang disertai data serta bukti sesuai kewenangan masing-masing.
Terkait kabar OTT maupun proses hukum terhadap pihak tertentu, BPI meminta masyarakat menunggu keterangan resmi aparat. Tubagus menilai komitmen pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
“Masyarakat menunggu pembuktiannya. Jangan sampai harimau hanya terlihat garang, tetapi ompong ketika berhadapan dengan kepentingan,” pungkasnya. (Asatu Online)
