Asisten II Setdakab Aceh Besar HM Ali SSos MSi menerima kunjungan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh di ruang rapat Kantor Bupati Aceh Besar. (Foto : A1)
Kota Jantho, Asatu Online — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat pemulihan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 26 November 2025.
Koordinasi tersebut berlangsung saat Bupati Aceh Besar H Muharram Idris yang diwakili Asisten II Setdakab Aceh Besar HM Ali SSos MSi menerima kunjungan Tim Satgas PRR Aceh yang dipimpin Dr Drs Imran MSi di ruang rapat Kantor Bupati Aceh Besar, Senin (7/9/2026).
Pertemuan turut dihadiri Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil SSos MSi, Kadis PUPR Aceh Besar Ir Syahrial Amanullah, Kepala BPKD Aceh Besar Arifin SHI MSi, Kadis Syariat Islam Aceh Besar Rusdi SSos MSi serta sejumlah pejabat terkait.
Asisten II Setdakab Aceh Besar HM Ali mengatakan, meski dampak bencana di wilayah Aceh Besar tidak tergolong parah, sejumlah sektor tetap terdampak, mulai dari lahan pertanian yang tergenang hingga kerusakan rumah ibadah dan fasilitas publik.
“Pemkab Aceh Besar sangat mengapresiasi kunjungan Tim Satgas PRR Aceh. Pertemuan ini menjadi bagian penting untuk membahas langkah percepatan pemulihan pascabanjir, khususnya pada sektor-sektor yang terdampak,” kata M Ali.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas PRR Aceh Dr Drs Imran MSi mengatakan, monitoring dilakukan secara rutin setiap bulan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Fokusnya antara lain memantau perkembangan penanganan dan pemulihan infrastruktur pascabencana.
“Tim kami sudah berkunjung ke seluruh kabupaten yang terdampak musibah banjir 26 November 2025,” ujar Imran, yang juga mantan Pj Wali Kota Lhokseumawe.
Imran meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menjalankan peran masing-masing serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemulihan.
Menurutnya, sejumlah program berdasarkan rencana aksi penanganan pascabencana telah berjalan di berbagai sektor. Namun, pelaksanaannya harus dipastikan tidak berhenti pada aspek administrasi dan anggaran.
“Yang terpenting, program rehabilitasi dan rekonstruksi harus menghasilkan pemulihan nyata bagi masyarakat terdampak,” tegasnya.
Untuk memperkuat koordinasi di tingkat daerah, Imran juga meminta Pemkab Aceh Besar segera menyiapkan pembentukan Posko Satgas PRR tingkat kabupaten.
Posko tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi antar-OPD, pemantauan tahapan kegiatan serta penyelesaian berbagai kendala di lapangan secara cepat dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. (marwan)
