Pangkalpinang, Asatu Online — Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi sepanjang 2026. Tingkat inflasi kota itu turun signifikan dari sekitar 2,5 persen pada 2025 menjadi 0,76 persen pada tahun ini, sekaligus menempatkan Pangkalpinang sebagai kota dengan inflasi terendah kedua dari 96 kota di Indonesia.
Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Pemkot Pangkalpinang mulai memperkuat pengawasan harga bahan pokok guna mengantisipasi lonjakan harga di pasaran. Langkah itu dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (20/5/2026).
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan pemerintah daerah resmi meluncurkan inovasi pengendalian inflasi bertajuk Gerakan Kereta Surong Ketapang sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.
“Hari ini kita launching Gerakan Kereta Surong Ketapang sebagai gerakan pengendali inflasi daerah,” kata Dessy.
Menurutnya, TPID Kota Pangkalpinang akan turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan harga kebutuhan pokok menjelang Iduladha.
“TPID Kota Pangkalpinang bersama-sama akan memantau harga di lapangan menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemantauan sementara, sejumlah komoditas pangan mulai mengalami kenaikan harga, terutama cabai dan daging. Pemkot juga menaruh perhatian pada stabilitas harga beras dan minyak goreng.
“Ada beberapa komoditas yang mulai naik seperti cabai dan daging. Kita juga akan memantau beras dan minyak goreng sesuai arahan Mendagri dalam berbagai rapat koordinasi pengendalian inflasi,” jelasnya.
Untuk menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan, Pemkot Pangkalpinang menerapkan strategi 4K yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota. Strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Program 4K ini menyasar komoditas pangan pokok, mulai dari operasi pasar murah hingga penguatan distribusi dan komunikasi data,” tambahnya.
Dessy menilai sinergi TPID bersama instansi terkait menjadi faktor penting yang mendorong keberhasilan Pangkalpinang dalam menekan angka inflasi.
“Alhamdulillah, Pangkalpinang berada di peringkat kedua dari 96 kota dengan inflasi terendah, yakni 0,76 persen. Ini turun dari sekitar 2,5 persen pada tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, memperkenalkan konsep kalender inflasi prediktif sebagai langkah baru dalam pengendalian harga berbasis data.
“Kalender inflasi prediktif ini mengubah pola kerja pengendalian inflasi dari yang sebelumnya insidentil menjadi lebih terukur dan berbasis prediksi,” ujarnya.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memetakan potensi kenaikan harga komoditas sejak dini melalui dashboard TPID dan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dapat diakses publik.
“Beberapa komoditas bahkan sudah bisa diprediksi mengalami kenaikan hingga akhir 2026 dan dapat dipantau melalui dashboard resmi,” pungkasnya. (A1)
