Aceh, Asatu Online – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) melontarkan kritik keras terhadap sikap diam para pejabat Aceh, mulai dari anggota DPR RI, DPRA hingga DPD RI perwakilan Aceh, terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut tidak ada lagi warga tinggal di tenda pascabencana.
SAPA menilai pernyataan Presiden tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hingga kini, masih ada masyarakat di sejumlah wilayah Aceh yang bertahan di hunian darurat dan tenda akibat bencana.
Ketua SAPA Fauzan Adami menyayangkan tidak adanya klarifikasi dari para wakil rakyat Aceh terhadap pernyataan tersebut.
“Yang sangat kita sesalkan adalah sikap diam para pejabat Aceh, baik di DPR RI, DPRA maupun DPD. Seharusnya mereka berdiri di depan menyampaikan kondisi sebenarnya, bukan membiarkan informasi yang keliru berkembang,” ujar Fauzan, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, para wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan informasi yang diterima pemerintah pusat sesuai fakta di lapangan.
“Jika mereka diam, patut dipertanyakan keberpihakan mereka kepada rakyat. Ini bukan sekadar soal data, tapi menyangkut nasib masyarakat yang masih hidup dalam kondisi tidak layak,” tegasnya.
SAPA juga menilai lemahnya respons pejabat Aceh berpotensi memicu kesalahan dalam pengambilan kebijakan nasional, karena kebijakan bisa dibangun dari informasi yang tidak valid.
“Ketika Presiden menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan lalu tidak ada yang meluruskan, ini berbahaya bagi tata kelola pemerintahan. Kebijakan bisa salah arah,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, persoalan hunian pascabencana merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar masyarakat. Karena itu, peran aktif para pejabat Aceh sangat dibutuhkan untuk menyuarakan kondisi riil warga terdampak.
SAPA mendesak seluruh pejabat Aceh, baik di tingkat daerah maupun pusat, segera bersikap terbuka dan menyampaikan kondisi sebenarnya kepada pemerintah pusat agar tidak terjadi kesalahan persepsi.
Selain itu, SAPA juga meminta Presiden turun langsung ke lapangan tanpa seremonial untuk melihat kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian darurat.
“Presiden harus melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan. Jangan sampai rakyat masih tinggal di tenda, tapi laporan yang diterima seolah-olah semuanya sudah selesai,” pungkasnya. **
Penulis : Marwan
