Caption: Agus Satria Aktivis Anti Korupsi
Jakarta, Asatu Online – Proses seleksi Direktur Utama dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening Kota Bandung periode 2026–2031 menuai sorotan dari kalangan aktivis antikorupsi. Isu dugaan pengkondisian kandidat hingga potensi konflik kepentingan dalam pencalonan Dewan Pengawas memicu kekhawatiran publik terhadap integritas proses seleksi.
Aktivis antikorupsi, Agus Satria, menilai proses seleksi tersebut perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi arena kepentingan politik maupun praktik nepotisme yang berpotensi merusak tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD).
“BUMD yang mengelola kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih harus dipimpin oleh figur yang bersih dan profesional. Jika sejak awal proses seleksinya sudah menimbulkan kecurigaan publik, maka legitimasi kepemimpinannya juga akan dipertanyakan,” ujar Agus kepada wartawan, Minggu (8/3).
Sorotan utama mengarah pada dugaan pengkondisian terhadap salah satu kandidat kuat Direktur Utama, Rizky Mediantoro, yang disebut-sebut mendapat dukungan dari sejumlah pihak dalam proses seleksi. Dugaan ini memunculkan kekhawatiran adanya skenario tertentu untuk mengarahkan hasil seleksi.
Selain itu, pencalonan Tubagus Agus Mulyadi, Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung, sebagai Dewan Pengawas Perumda Tirtawening juga menuai pertanyaan. Hal ini lantaran anaknya diketahui bekerja di perusahaan daerah tersebut, sehingga memunculkan indikasi potensi konflik kepentingan.
Menurut Agus, situasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa proses seleksi tidak sepenuhnya independen.
“Ketika ada relasi keluarga di dalam perusahaan yang sama, tentu publik berhak mempertanyakan independensi pengawasan. Prinsip good governance harus ditegakkan agar tidak terjadi konflik kepentingan,” tegasnya.
Lebih jauh, Agus juga menyoroti dugaan keterlibatan unsur partai politik dalam komposisi panitia seleksi. Ia menilai keberadaan figur yang memiliki afiliasi politik dapat memengaruhi objektivitas proses penilaian kandidat.
“Seleksi jabatan strategis di BUMD seharusnya steril dari kepentingan politik praktis. Jika panitia seleksi memiliki kedekatan dengan partai politik, maka independensi proses akan sulit diyakini oleh publik,” katanya.
Sebagai BUMD yang mengelola layanan air bersih bagi sekitar 2,6 juta warga di Kota Bandung, integritas kepemimpinan Perumda Tirtawening dinilai sangat krusial. Keputusan yang diambil oleh pimpinan perusahaan akan berdampak langsung pada pelayanan publik dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air di kota tersebut.
Karena itu, Agus mendesak agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Ia meminta panitia seleksi mempublikasikan hasil penilaian pada setiap tahap proses, mulai dari seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, hingga penetapan akhir.
“Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses penilaian dilakukan dan apa dasar penentuan kandidat terpilih,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat serta aparat penegak hukum turut mengawasi jalannya proses seleksi tersebut. Menurutnya, langkah itu penting untuk memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan kewenangan.
“Jika ada indikasi pengkondisian atau konflik kepentingan, pemerintah pusat dan aparat penegak hukum perlu turun tangan. Jangan sampai BUMD strategis seperti PDAM Tirtawening justru menjadi ajang bancakan elite,” tegas Agus.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota Bandung maupun panitia seleksi terkait berbagai isu yang berkembang dalam proses seleksi tersebut.
Sorotan publik diperkirakan akan terus menguat, mengingat posisi Direktur Utama dan Dewan Pengawas Perumda Tirtawening merupakan jabatan strategis yang menentukan arah pengelolaan layanan air bersih bagi jutaan warga Kota Bandung. (Red)
