Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar
Jakarta, Asatu Online – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, regenerasi di tubuh Polri sudah sangat mendesak, terutama menyusul melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut.
“Sudah saatnya Kapolri diganti! Jangan tunggu institusi ini makin kehilangan kepercayaan rakyat. Regenerasi harus segera berjalan demi mengembalikan marwah dan profesionalisme Polri,” tegas Rahmad Sukendar dalam keterangannya, Minggu (16/6/2025).
Ia menyebut, selama ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit masih terlalu mendengarkan arahan dari Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Hal tersebut dianggap sebagai hambatan besar dalam menjalankan agenda reformasi Polri di era pemerintahan baru.
“Kalau pemimpinnya masih tunduk pada kekuasaan lama, bagaimana mungkin bisa ada pembenahan? Presiden Prabowo harus berani ambil sikap. Polri perlu pemimpin baru yang loyal kepada kepentingan rakyat dan konstitusi, bukan kepada masa lalu,” kata Rahmad Sukendar.
Menurutnya, berbagai persoalan hukum yang muncul dalam beberapa waktu terakhir semakin memperlihatkan bahwa Polri kehilangan taring dan cenderung kompromistis terhadap pelanggaran. Bahkan, penegakan etik di internal Polri dinilai melemah, sehingga banyak kasus mandek atau tak terselesaikan dengan baik.
Rahmad juga menyoroti pentingnya pengisian jabatan Wakapolri yang saat ini masih kosong. Ia mengingatkan agar posisi tersebut tidak diisi berdasarkan kedekatan personal atau kepentingan politik sempit.
“Wakapolri harus jadi penggerak utama reformasi di tubuh Polri. Bukan hanya sekadar simbol atau pelengkap. Kita butuh figur yang punya keberanian moral dan tidak bisa dibeli. Harus ada pembenahan dari dalam, bukan tambal sulam,” ujarnya.
Lebih jauh, Rahmad mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri kini berada di titik kritis. Tanpa gebrakan dan pergantian di pucuk pimpinan, menurutnya mustahil institusi ini bisa kembali dipercaya oleh rakyat.
“Polri itu ujung tombak penegakan hukum. Kalau pemimpinnya lemah, maka seluruh sendi-sendi keadilan juga akan rapuh. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal keberlangsungan demokrasi dan supremasi hukum,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa pergantian Kapolri tidak boleh dilihat sebagai langkah politis, melainkan bagian dari agenda besar penataan institusi negara. Presiden Prabowo disebut memiliki peluang dan mandat kuat untuk membawa perubahan tersebut.
“Rakyat menanti tindakan tegas, bukan basa-basi. Kalau wajah kepemimpinan tidak berubah, maka jangan berharap ada perbaikan. Reformasi Polri harus dimulai dari atas!” tutup Rahmad Sukendar.
Seruan keras ini menjadi refleksi kegelisahan banyak pihak, termasuk kalangan sipil, terhadap stagnasi dan lambannya reformasi di tubuh Polri. Harapan pun kini tertuju pada Presiden Prabowo untuk tidak menunda momentum perubahan.
Rahmad menegaskan, pergantian Kapolri adalah titik awal. Ia juga mendorong agar evaluasi menyeluruh dilakukan di seluruh jajaran kepolisian, termasuk penyegaran di Polda dan Polres yang selama ini juga disorot publik.
“Jika ingin wajah Polri berubah, maka langkah berani harus diambil sekarang. Jangan sampai kepemimpinan Polri justru jadi beban bagi agenda besar pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya.
Dengan berbagai tekanan dan harapan publik yang terus menguat, keputusan kini berada di tangan Presiden Prabowo: melanjutkan status quo atau mengambil langkah berani demi Indonesia yang lebih adil dan berwibawa. (*)
