Tangerang, Asatu Online – Terdakwa kasus dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam (sajam), berinisial J (34), membantah keterangan empat saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Alvin Adianto Siahaan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (8/1/2025) petang. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ali Murdiat, terdakwa menilai keterangan saksi, khususnya saksi pelapor Abay Nicolas Saputra Bin Mardi, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Terdakwa, yang hadir secara virtual dari Lapas Pemuda Kota Tangerang, menegaskan keberatannya terhadap keterangan saksi, termasuk Bayu, yang merupakan sopir saksi pelapor Nico. Ia menyatakan bahwa saksi-saksi yang sudah disumpah memberikan keterangan keliru terkait tuduhan membawa sajam dan dugaan pengancaman.
“Izin Yang Mulia, saya keberatan dengan keterangan saksi Nico. Saya tidak pernah menghunuskan pedang atau samurai untuk mengancam,” ujar terdakwa saat ditanya Ketua Majelis Hakim.
Dalam persidangan, saksi Nico mengaku merasa terancam akibat tindakan terdakwa. Namun, saksi lain, Suryadi, memberikan keterangan berbeda, menyebut Nico tampak santai, bahkan tersenyum dan merokok saat kejadian berlangsung.
Sidang dengan nomor perkara 2002/Pid.B/2024/PN Tangerang menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polsek Pagedangan. Para saksi yang dihadirkan adalah Abay Nicolas Saputra, Bayu, Suryadi, dan Dul Manaf.
Namun, sebelum persidangan dimulai, tim penasihat hukum terdakwa dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Utara melayangkan protes kepada JPU. Mereka mengeluhkan belum menerima salinan BAP, yang dinilai penting untuk membela terdakwa secara optimal.
Selain menanyakan kronologi kejadian kepada saksi, tim penasihat hukum juga mengingatkan saksi-saksi agar memberikan keterangan yang sesuai fakta, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP terkait ancaman hukum bagi pemberian keterangan palsu.
JPU Alvin Adianto Siahaan menyatakan bahwa semua saksi yang dihadirkan adalah pihak yang melihat langsung dugaan pengancaman oleh terdakwa. Ia menegaskan bahwa bantahan terdakwa merupakan hak yang dijamin dalam proses hukum.
“Pada intinya, saksi-saksi ini melihat langsung terdakwa membawa sajam. Bantahan yang disampaikan adalah hak terdakwa, tetapi saksi tetap konsisten dengan keterangan mereka,” ujar Alvin, jaksa dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Dipranto Tobok Pakpahan, mengkritik jalannya kasus ini. Ia menilai dakwaan terhadap kliennya, yang didasarkan pada Pasal 335 KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, kurang relevan dan terkesan dipaksakan.
“Perkara ini sangat dipaksakan. Pasal 335 yang digunakan jaksa tidak didukung bukti-bukti kuat. Selain itu, yang paling penting adalah BAP belum juga diberikan oleh JPU selama persidangan berlangsung,” tegas Dipranto.
Dipranto, yang didampingi oleh tim penasihat hukum lainnya seperti Umi Sjarifah, Rukmana, Victor, Teguh Ariyanto, dan Maria Yulmina Sia, meminta agar proses hukum berjalan adil dengan memastikan terdakwa mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku.
Sidang perkara ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi lain dan pengajuan bukti-bukti tambahan. Publik akan terus menanti kejelasan fakta dalam kasus ini, yang diharapkan dapat diselesaikan secara transparan dan adil. (Hmn)
