Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam Perkara Emas Surabaya Antam

Jakarta, Asatu Online – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menggelar persidangan pembacaan putusan terhadap Terdakwa Budi Said dan Abdul Hadi Aviciena pada Jumat (27/12/2024). Kedua terdakwa dinyatakan bersalah atas dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dalam penjualan emas di Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam (BELM Surabaya 01 Antam) pada tahun 2018.

Amar Putusan

1. Terdakwa Budi Said

Pasal yang Dilanggar:
Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Selain itu, terdakwa juga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sanksi:

1. Pidana penjara selama 15 tahun.

2. Denda sebesar Rp1.000.000.000 subsidair 6 bulan kurungan.

3. Pembayaran uang pengganti sebesar 58,841 kg emas atau senilai Rp35.526.893.372,99, subsidair 8 tahun kurungan.

4. Barang bukti sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

2. Terdakwa Abdul Hadi Aviciena

Pasal yang Dilanggar:
Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sanksi:

1. Pidana penjara selama 4 tahun.

2. Denda sebesar Rp500.000.000 subsidair 3 bulan kurungan.

3. Barang bukti sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

Tanggapan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU):

Budi Said: Penasehat hukum dan JPU menyatakan banding. Pengajuan banding oleh JPU dilakukan berdasarkan langkah terdakwa yang juga menyatakan banding. JPU menjadikan banding ini sebagai dasar untuk langkah kasasi, sesuai Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Tindak Pidana Korupsi.

Abdul Hadi Aviciena: Baik terdakwa maupun JPU menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut.

Keterangan resmi ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum, dalam konferensi pers usai persidangan pada Jumat 27 Desember 2024. (Wiratno)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *