Caption: Ketua Umum DPP IKAMA, H. Muhammad Rawi bersama Sekretaris Jenderal DPP IKAMA, H. Hanafi, S.Sos dan jajaran
Jakarta, Asatu Online – Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) kembali menegaskan jati dirinya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang konsisten berkontribusi dalam pembangunan bangsa, khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum.
Berdiri sejak 1974, IKAMA hingga kini tetap aktif menjalankan program-program strategis melalui Yayasan Darul Ma’arif sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat selama lebih dari lima dekade.
Di sektor pendidikan, Yayasan Darul Ma’arif menaungi sejumlah lembaga pendidikan formal, mulai dari Sekolah Menengah Dasar (SMD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Lembaga-lembaga tersebut tidak semata berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga menanamkan nilai sosial, pembentukan karakter, serta membuka akses pendidikan yang berkeadilan bagi masyarakat luas.
“Sejak awal, pendidikan yang kami kelola bukan pendidikan komersial. Prinsip kami jelas, memastikan anak-anak dari berbagai latar belakang tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa terhambat biaya,” ujar Sekretaris Jenderal DPP IKAMA, H. Hanafi, S.Sos, kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Selain pendidikan, IKAMA juga mendorong penguatan ekonomi anggota melalui Koperasi Usaha Mandiri (KUM). Koperasi ini melibatkan anggota IKAMA baik yang aktif maupun pasif, dengan tujuan membangun kemandirian ekonomi berbasis gotong royong dan solidaritas sosial.
Meski menghadapi dinamika dan tantangan, pengembangan koperasi tetap menjadi salah satu prioritas organisasi dalam pemberdayaan ekonomi umat.
Memasuki usia ke-52 tahun, IKAMA mengambil langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai bentuk rasa syukur sekaligus tanggung jawab sosial, IKAMA membebaskan biaya pengambilan ijazah bagi 294 siswa lulusan tahun ajaran 2021–2024.
“Penggratisan ijazah ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada para siswa dan orang tua. Ini juga pesan tegas bahwa pendidikan tidak boleh terhambat oleh persoalan biaya administrasi,” tegas Hanafi, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jakarta Utara.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan implementasi langsung dari arahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKAMA yang menekankan bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai sarana pengabdian sosial, bukan ladang keuntungan.
“Sesuai arahan Ketua Umum DPP IKAMA, H. Muhammad Rawi pendidikan harus berpihak kepada masyarakat. Dimensi sosial menjadi roh utama dalam setiap kebijakan pendidikan yang kami ambil,” tambahnya.
Langkah IKAMA ini dinilai sebagai contoh konkret peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan konsistensi di bidang pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta kepedulian sosial yang berkelanjutan, IKAMA terus meneguhkan eksistensinya sebagai organisasi yang tidak hanya menjaga identitas kultural, tetapi juga aktif berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional. (*)
