Jakarta, Asatu Online – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau Dek Fadh, bersama ulama kharismatik Abu Paya Pasi dan Ketua DPRA Zulfadhli menemui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Pertemuan di Kantor Kemenko Polkam RI tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Rombongan turut dihadiri Bupati Aceh Tengah Haili Yoga serta Ketua Komisi I DPRA Tgk. H. Muharuddin. Sejumlah pejabat Pemerintah Aceh juga ikut dalam audiensi tersebut.
Kehadiran unsur eksekutif, legislatif, kepala daerah, dan ulama menunjukkan upaya membangun komunikasi lintas lembaga untuk mengawal kepentingan Aceh di tingkat nasional.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan pentingnya menjaga hubungan dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi tersebut dibutuhkan agar aspirasi masyarakat Aceh mendapat perhatian.
“Bagi kami, membangun Aceh membutuhkan komunikasi, kebersamaan, dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat. Kami ingin hubungan yang baik ini terus terjaga sehingga berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Aceh dapat diperjuangkan bersama,” ujar Dek Fadh.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRA, dan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Aceh.
Menurutnya, komunikasi yang terjalin harus terus diperkuat agar agenda strategis daerah dapat dikawal secara berkelanjutan.
Kehadiran ulama kharismatik Tgk. H. Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi dalam pertemuan tersebut juga menegaskan pentingnya peran ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh.
Sinergi antara umara atau pemerintah dan ulama dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan, keharmonisan, serta kehidupan sosial masyarakat Aceh.
Pemerintah Aceh berharap komunikasi dengan pemerintah pusat terus terjaga. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang koordinasi yang lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Namun, dalam keterangan yang disampaikan, belum dirinci agenda konkret yang dibahas maupun keputusan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.(mrw/mn)
