Jakarta, Asatu Online – Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menguat. Selain datang dari masyarakat, keraguan juga disuarakan wakil rakyat dari daerah tersebut di tingkat pusat.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa perusahaan pengembang reaktor, PT Thorcon Power Indonesia, dinilai belum memenuhi syarat untuk membangun PLTN di Indonesia, khususnya di Babel.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang usai menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat terkait keberadaan Thorcon. Ia menyebut, pemerintah Amerika Serikat tidak mengenal perusahaan tersebut sebagai pengembang maupun operator PLTN.
“Dari penjelasan yang kami terima, Thorcon ini tidak dikenal sebagai perusahaan pembangun atau operator PLTN di Amerika Serikat,” ujar Bambang dalam rapat dengar pendapat bersama BAPETEN, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia edisi 25 Februari 2026.
Menurut Bambang, hal ini menjadi catatan serius karena menyangkut aspek keselamatan dan kredibilitas teknologi. Ia menegaskan, hingga saat ini Thorcon juga belum mengantongi sejumlah izin krusial dalam pengembangan nuklir, seperti license to design, license to construct, hingga license to operate.
“Kalau desain saja belum jelas, bagaimana mau konstruksi dan operasi. Ini bisa menjadi persoalan serius jika tetap dipaksakan,” tegasnya.
Bambang yang akrab disapa BPJ menyatakan sikap kritisnya bukan tanpa alasan. Ia menegaskan kecintaannya terhadap masyarakat Bangka Belitung menjadi dasar utama dalam mengawal isu ini agar tidak merugikan daerah.
“Ini bentuk tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat dari Babel. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak dijadikan lokasi uji coba bagi perusahaan yang belum terbukti kesiapan teknologi maupun regulasinya.
Penolakan Warga Kian Meluas
Sementara itu, penolakan dari masyarakat Bangka Belitung terus meluas. Warga menilai proyek PLTN berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap lingkungan, keselamatan, dan keberlanjutan hidup di wilayah kepulauan tersebut.
Pemimpin Redaksi Asatu Online, Suherman Saleh, secara tegas mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan rencana pembangunan PLTN di Babel.
Menurutnya, polemik yang terus berkembang menunjukkan bahwa proyek tersebut belum memiliki kesiapan dari berbagai aspek, baik teknis, regulasi, maupun sosial.
“Pemerintah seharusnya tidak memaksakan proyek berisiko tinggi seperti PLTN di Babel. Apalagi jika perusahaan pengembangnya sendiri masih diragukan,” tegas Suherman.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Bangka Belitung sebagai wilayah kepulauan dengan ekosistem yang rentan, sehingga tidak layak dijadikan lokasi proyek nuklir.
Lebih jauh, Suherman mengingatkan potensi konflik sosial yang bisa muncul akibat penolakan masyarakat yang terus menguat.
“Ini bukan sekadar isu teknis, tapi menyangkut keselamatan, lingkungan, dan masa depan daerah,” katanya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk lebih fokus mengembangkan energi terbarukan yang dinilai lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Masih banyak alternatif energi bersih yang bisa dikembangkan tanpa harus mengambil risiko besar seperti nuklir,” pungkasnya. (Wah)
