Jakarta, Asatu Online— Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk mewujudkan konsep “Timah Untuk Rakyat” agar perusahaan dapat memberikan kontribusi optimal bagi bangsa, negara, dan masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI terkait kinerja semester I tahun 2025 serta roadmap perusahaan, Senin (22/9/2025).
RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andi Muhammad Nurdin Halid, yang menegaskan bahwa PT Timah bukan sekadar perusahaan tambang, melainkan memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya mineral, khususnya timah sebagai komoditas unggulan global.
Menurut Nurdin, ada sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian, mulai dari kinerja operasional dan finansial, kontribusi terhadap negara melalui dividen, pajak, dan PNBP, hingga komitmen keberlanjutan perusahaan dalam menjaga keseimbangan bisnis, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Restu bersama jajaran direksi memaparkan capaian perusahaan, termasuk kinerja produksi, keuangan, strategi hilirisasi, serta tantangan yang dihadapi. Ia menekankan pentingnya dukungan regulasi, pengawasan, dan sinkronisasi kebijakan agar PT Timah dapat meningkatkan daya saing sekaligus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
“Timah di PT Timah itu untuk rakyat. Kami berkomitmen agar hasil timah di Babel maupun wilayah lainnya bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Restu.
Restu juga menyoroti perlunya percepatan regulasi hilirisasi, penyederhanaan izin, hingga penerbitan PP turunan UU Minerba. Dengan dukungan DPR RI, ia optimistis PT Timah dapat mencapai target produksi dan meningkatkan keuntungan bagi Bangka Belitung maupun Indonesia.
