Jakarta, KBA – Gelombang desakan publik kembali menghantam tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) setelah elemen masyarakat dan pegiat antikorupsi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) melayangkan laporan resmi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. Mereka menuntut penertiban terhadap Dona Muharam, anggota DPRD KBB yang juga diketahui sebagai kader PAN.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Senin (22/9), Agus Satria, salah satu perwakilan masyarakat, menegaskan bahwa keresahan publik sudah mencapai titik puncak. “Saudara Dona bukan hanya mengkhianati amanah rakyat, tapi juga merusak tatanan birokrasi dengan praktik kotor yang menguntungkan dirinya dan lingkaran kecil kekuasaan,” ujarnya.
Masyarakat menuding Dona Muharam berkolaborasi dengan sejumlah pejabat kunci di lingkaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, termasuk Sekretaris Daerah dan Asisten Pribadi Bupati. Modusnya, intervensi politik terhadap ASN serta pengaturan anggaran yang jauh dari asas transparansi.
“Pembahasan anggaran kerap dilakukan di ruang-ruang gelap penuh intrik, bukan di forum resmi. Rakyat hanya jadi korban, sementara elite politik bermain untuk kepentingan pribadi,” tegas Agus.
LSM dan elemen masyarakat KBB itu kemudian mendesak dua hal utama kepada DPP PAN:
1. Segera menarik dan memberhentikan Dona Muharam dari keanggotaan DPRD KBB untuk menyelamatkan nama baik PAN sekaligus menjaga marwah politik Bandung Barat.
2. Mengumumkan sikap resmi partai kepada publik agar masyarakat tahu bahwa PAN tidak melindungi kader yang diduga terlibat praktik mafia birokrasi dan anggaran.
Desakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap KBB yang berkali-kali dicap sebagai “zona merah korupsi” oleh KPK. Tiga bupati sebelumnya bahkan telah digiring ke meja hijau atas kasus serupa.
“Kami mengingatkan, bila PAN tidak berani menertibkan kadernya sendiri, maka rakyat berhak menilai PAN ikut melindungi praktik busuk yang mengkhianati rakyat,” bunyi surat tersebut.
Mereka juga menegaskan, kegaduhan yang ditimbulkan Dona Muharam berpotensi mencoreng legitimasi Bupati Jeje Ritchi Ismail yang juga didukung PAN. “Bandung Barat jangan sampai hancur hanya karena ulah segelintir orang haus kekuasaan,” tambah Agus.
Surat terbuka ini ditutup dengan peringatan keras bahwa masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji dari elite PAN. “Ini bukan lagi sekadar kritik, melainkan tuntutan moral. Rakyat akan terus mengawasi langkah PAN.” (*)
