Medan, Asatu Online – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pentingnya komunikasi publik sebagai kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Sumut, Dr. H. Muhammad Suib, mewakili Sekda Sumut saat membuka Rembuk Komunikasi Publik Edisi II di Aula BPSDM Medan, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan yang digelar Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital RI bekerja sama dengan Pemprov Sumut ini diikuti para pejabat dan ASN bidang kehumasan dari berbagai daerah.
“Rembuk ini menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas ASN dalam bidang informasi, komunikasi publik, dan kehumasan pemerintahan daerah,” ujar Suib. Ia mengapresiasi Kemenkomdig yang telah mempercayakan Sumatera Utara menjadi tuan rumah kegiatan nasional tersebut.
Menurutnya, ASN di bidang komunikasi tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
“Komunikasi publik yang efektif bukan sekadar menyampaikan pesan, tapi juga membuka ruang dialog dan membangun partisipasi publik. Pesan pembangunan harus tersampaikan secara jelas, jujur, dan bermakna,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, Dr. Edi Yandra, yang turut hadir sebagai pembicara, menilai transformasi digital membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerintah daerah.
Menurut Edi, penyampaian kebijakan publik di era digital harus dilakukan secara kreatif dan relevan agar mudah dipahami, terutama oleh generasi muda.
“Kita harus beralih dari sekadar mengumumkan kebijakan menjadi menyampaikan narasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan publik,” katanya.
Ia menambahkan, media milik pemerintah daerah harus menjadi sumber informasi yang kredibel dan terpercaya. Karena itu, pihaknya berkomitmen meningkatkan kapasitas SDM Kominfo agar mampu mengelola isu publik secara cepat dan proaktif.
“Di era digital, keterbukaan informasi adalah kunci. Kami terus memperkuat sinergi dengan media massa, influencer, dan komunitas digital di Aceh untuk memastikan kebijakan publik tersampaikan efektif serta mencegah disinformasi,” jelas Edi.
Ia berharap seluruh kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat secara utuh, sehingga dukungan publik terhadap pembangunan semakin kuat.
“Kita jadikan ekosistem digital sebagai sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan modern,” tutupnya. (*)
