Depok.Asatu Online – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah di Balai Kota Depok, Rabu (7/10/2026). Rakor dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Wali Kota Depok Supian Suri selaku tuan rumah menyambut baik forum tersebut. Agenda utama Rakor membahas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, transformasi layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan infrastruktur dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu keputusan penting dalam Rakor adalah komitmen perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kelompok yang menjadi sasaran meliputi pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan, buruh harian lepas, petani, dan pelaku ekonomi mikro lainnya.
Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, perlindungan tersebut menjadi jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal yang selama ini belum memiliki jaminan kerja.
“Para masyarakat yang masuk kategori pekerja rentan tadi juga disampaikan diikhtiarkan bagaimana mereka dapat terfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan. Ini penting agar mereka memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko kerja,” ujar Supian Suri.
Ia menambahkan, skema pembiayaan dan pendataan pekerja rentan masih akan dimatangkan bersama Pemprov Jabar dan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain ketenagakerjaan, Rakor juga menyepakati penguatan koordinasi layanan kesehatan. Para kepala daerah menilai masih ada kendala layanan BPJS Kesehatan untuk rujukan lintas wilayah.
Melalui koordinasi lintas daerah, diharapkan pelayanan kesehatan warga Jawa Barat tidak terhambat sekat administratif antar kabupaten/kota.
Di sektor pendidikan, Pemkot Depok mendorong peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan metode Matematika Gasing (Gampang, Asyik, dan Menyenangkan). Program tersebut akan diterapkan untuk guru jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Supian menilai, peningkatan metode pembelajaran menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota
Rakor juga membahas sinkronisasi pembangunan infrastruktur antara provinsi dan kabupaten/kota. Di sisi lain, penguatan PAD dilakukan melalui edukasi kepada pelaku usaha agar memenuhi kewajiban pajak di daerah tempat usaha beroperasi.
Supian menegaskan, Rakor kali ini lebih menekankan komitmen bersama, bukan sekadar paparan program.
“Tadi sebetulnya lebih pada komitmen. Tidak ada penyampaian presentasi panjang dari masing-masing daerah. Intinya, kita berkomitmen penuh untuk melaksanakan apa yang menjadi arahan Pak Gubernur,” pungkas Supian. (jo/mn)
