Prof : Yuddy Chrisnandi (Foto : Ist)
Jakarta, Asatu Online — Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi merupakan instrumen kelembagaan pembangunan yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.
Karena itu, kata Yuddy, seluruh program yang dijalankan gubernur harus sinkron dan searah dengan rencana besar pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Yuddy pada Senin (5/1/2026).
Menurut Yuddy, pembangunan nasional membutuhkan keterpaduan kebijakan dan garis komando yang searah dari pemerintah pusat hingga daerah.
Tanpa keselarasan itu, pelaksanaan program strategis nasional berpotensi berjalan tidak efektif.
“Untuk menjalankan program-program pembangunan nasional dibutuhkan keterpaduan dan satu garis komando dari pusat,” tegas Yuddy.
Ia menilai, posisi gubernur tidak sekadar kepala daerah.
Gubernur disebut sebagai pembantu presiden setingkat menteri yang bertugas menyukseskan pembangunan nasional di wilayah provinsi.
Selain itu, gubernur memiliki peran strategis mengoordinasikan para bupati dan wali kota.
Karena peran tersebut, Yuddy menilai gubernur idealnya merupakan figur pilihan Presiden.
Figur tersebut, kata dia, harus memiliki kemampuan manajerial birokrasi yang kuat.
Tak hanya itu, kepemimpinan yang tangguh dan visi yang sejalan dengan Presiden juga menjadi syarat mutlak.
“Gubernur harus sejalan dengan Presiden agar program nasional bisa berjalan efektif di daerah,” ujarnya.
Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) itu juga mengemukakan gagasan mekanisme penunjukan gubernur.
Menurutnya, gubernur dapat ditunjuk atau dipilih langsung oleh Presiden.
Namun, penetapannya tetap memerlukan persetujuan DPRD provinsi.
Persetujuan DPRD tersebut, kata Yuddy, penting untuk memperoleh dukungan moral sekaligus menjalankan fungsi check and balances.
“DPRD berperan memastikan calon gubernur yang diajukan Presiden merupakan sosok yang dapat diterima di wilayahnya,” jelasnya.
Yuddy menegaskan, figur gubernur idealnya adalah putra daerah.
Sosok tersebut harus dikenal luas ketokohan dan integritasnya di tengah masyarakat.
Dengan demikian, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terwujud secara optimal.
“Integritas dan penerimaan publik menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan gubernur,” tutup Yuddy. **
