BPI KPNPA RI Meminta Kejati Babel Melakukan Penyelidikan Terkait Dugaan Kolusi dalam Proyek Pembangunan STIAKIN

  • Bagikan

Tebe Rahmad Sukendar (Foto : ist) 

Pangkalpinang, Asatu Online – Viralnya pemberitaan mengenai dugaan kolusi dalam lelang proyek Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (STIAKIN) di Kepulauan Bangka Belitung, menjadi sorotan Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI).

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, dalam keterangan pers di Jakarta pada Rabu, 15 Mei 2024, meminta kepada Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk menyelidiki masalah ini.

Menurut Tebe Sukendar, tindakan yang dilakukan oleh Feri Erawan, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat jelas dalam proses lelang tersebut, terutama dari sikap diam Feri Erawan saat dikonfirmasi oleh media.

“BPI KPNPA RI menduga bahwa Feri Erawan terlibat dalam memberikan rekomendasi kepada PPK terkait peralatan PT AMA yang diduga sedang digunakan oleh perusahaan lain,” ungkapnya.

“Seharusnya, Feri Erawan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik Mobile Crane di tempat peralatan tersebut berada, sebelum mengeluarkan rekomendasi. Tidak semestinya asal mengeluarkan rekomendasi tanpa melakukan verifikasi barangnya,” tambahnya.

Tebe Sukendar juga menjelaskan bahwa akibat dari rekomendasi tersebut, negara mengalami kerugian yang signifikan, mencapai angka miliaran rupiah. Selisih harga penawaran yang cukup besar sudah merupakan kerugian negara.

“Selisih harga penawaran mencapai Rp 4.447.778.162,30,” jelasnya.

Sebelumnya, telah terungkap adanya dugaan kolusi antara Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman dengan Pokja 16 terkait lelang proyek STIAKIN, yang telah menimbulkan kontroversi. Proses penentuan pemenang lelang diduga telah dimanipulasi untuk kepentingan salah satu peserta lelang.

Meskipun telah dilakukan upaya konfirmasi oleh Asatu Online kepada Pokja 16 dan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman melalui pesan WhatsApp, tidak ada tanggapan yang diberikan. (***)

Loading

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *