Pemilu 2024: Jaga dan Awasi Netralitas ASN

  • Bagikan

Oleh Suherman Saleh*

Jakarta, Asatu Online – Selasa (13/2/2024). Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia akan diselenggarakan pada Rabu (14/2/2024), menandai momen krusial dalam perjalanan demokrasi negara ini. Untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, partisipasi aktif dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat penting dalam menjaga integritas pemilu.

Pemerintah Indonesia secara tegas menegaskan peran krusial netralitas ASN dalam menjaga integritas demokrasi dan kelancaran proses pemilihan yang kredibel. Sebagai tulang punggung penyelenggaraan negara, ASN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap ASN memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, termasuk selama proses Pemilu. Alasan pegawai ASN harus bersikap netral dalam Pemilu 2024 dijelaskan dengan terang dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.”

Aturan tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, dan Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang secara rinci melarang keterlibatan ASN dalam aktivitas politik yang dapat memengaruhi independensi dan netralitasnya.

Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengawasi dan mengawal netralitas ASN selama masa Pemilu. Langkah-langkah tersebut mencakup pengawasan ketat terhadap perilaku dan aktivitas ASN, penyelenggaraan pelatihan khusus tentang netralitas, serta sosialisasi aturan dan konsekuensi pelanggarannya.

Meskipun demikian, tantangan terus muncul dalam menjaga netralitas ASN. Beberapa kasus pelanggaran netralitas telah terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan memberlakukan sanksi yang tegas bagi ASN yang terbukti melanggar netralitasnya selama masa Pemilu. Sanksi tersebut termasuk teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Netralitas ASN menjadi kunci utama dalam memastikan proses Pemilu berjalan lancar, adil, dan bebas dari potensi manipulasi atau kecurangan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan sanksi yang jelas, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan penuh integritas. Kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses Pemilu dan lembaga negara akan terjaga dengan baik, menjaga keutuhan demokrasi dan kemerdekaan dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Wapimred Asatu Online*

Loading

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *