Bandung, Asatu Online – Sekelompok masyarakat tergabung dalam Manggala Garuda Putih (MGP) Jawa Barat mendesak Gubernur Ridwan Kamil untuk membubarkan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP).
Pasalnya, kata Agus Satria, keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dinilai telah menyalahi aturan karena menggunakan Aset Pemprov Jabar.
“Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) tersebut berdiri semenjak Ridwan Kamil terpilih menjadi Gubernur Jabar pada 2018 silam,” kata Agus Satria.
Menurutnya, TAP dibentuk pada tahun 2019 dan/atau setelah setahun Ridwan Kamil terpilih menjadi orang nomor satu di Jabar.
Bahkan, TAP mayoritas diisi oleh tim sukses Ridwan Kamil saat masa kampanye Pilgub Jabar 2018 lalu, ujar Agus.
“Agus menegaskan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) ini seharusnya dibubarkan lantaran karena tidak sesuai dengan Undang-Undang dan terdiri dari tim sukses Gubernur Jabar,” tegas Agus Satria, Ka Biro Investigasi DPP Manggala Garuda Putih Jawa Barat dan Aktivis Anti korupsi.
“Bahkan, Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) di indikasi menjadi sarang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” ucapnya.
Sementara itu, pihaknya memiliki informasi terkait adanya laporan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang melibatkan tim TAP, tuturnya.
“Padahal, kami melihat sistem kepegawaian di Jawa Barat sudah bagus tapi kenyataannya masih ada dugaan persekongkolan oknum TAP,” sambungnya.
Manggala Garuda Putih (MGP), pun kerap menerima laporan dari beberapa elemen masyarakat terkait keberadaan kantor tim TAP di Jalan Ir. H. Djuanda.
Sementara lahan yang digunakan untuk kantor tim TAP adalah aset milik Pemprov Jawa Barat sehingga harus dikembalikan lagi ke negara.
“Ini lahan milik aset Pemprov yang digunakan TAP sebagai kantor. Jadi kami akan terus melakukan aksi bahkan akan berkemah disini apabila Gubernur Jabar tidak membubarkan TAP sampai dengan waktu yang ditentukan,” ungkap Agus Satria dalam keterangan tertulis, Minggu (19/2/2023) siang.
Agus berharap agar aparat penegak hukum di Jawa Barat atau bahkan KPK, menelusuri dugaan KKN di TAP. Ia juga sempat menyinggung soal persoalan Masjid Al Jabbar dan program Petani Milenial yang belakangan ramai diberitakan.
“Kami berharap kepada Kejati Jabar untuk segera memproses laporan laporan kami yang sudah layangkan,” pungkas Agus.
Berikut tuntutan MGP, terkait keberadaan TAP yang diwarnai dengan aksi bakar ban digedung dewan, yaitu :
Usut tuntas suap dan gratifikasi yang melibatkan TAP Gubernur, BKD dan Biro Organisasi Jabar terkait Promosi dan Mutasi Jabatan di lingkungan Pemprov Jabar.
“Untuk segera mengisi jabatan-jabatan setruktural yang kosong dengan menerapkan merit sistem yang konsisten dan transparan, jangan karena nepotisme dan kolusi.”
“Tolak titipan dan settingan calon Pejabat,” kata Agus.
Selain itu, jangan korbankan Jabar jelang tahun politik karena habisnya masa jabatan Gubernur, Wagub dan Sekda Jabar, pungkasnya.
