Pangkalpinang, Asatuonline.id – Rencana larangan eskpor timah telah lama digulirkan Presiden Joko Widodo.
Pemerintah meminta konsorsium lokal mempersiapkan diri untuk pembangunan pabrik hilirisasi timah terutama di Bangka Belitung.
Mengenai rencana tersebut juga didukung oleh Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Herman Suhadi.
Menurutnya, para investor harus dapat menangkap peluang ini untuk segera mungkin membangun hilirisasi timah di Bangka Belitung.
“Ini dalam rangka untuk menangkap peluang rencana larangan ekspor timah, dengan adanya hililirasi timah harus membuat pabriknya. Ini usaha yang berkenaan dengan timah. Ini harus kita wujudkan. Kalau tidak ada itu kita akan sulit lagi untuk kita kedepan,” kata Herman Suhadi kMinggu (9/10/2022).
Ia mengharapkan, para investor yang ada di Babel atau luar Babel dapat melihat peluang ini. Diharapkan dapat segera berinvestasi untuk membuat pabrik hilirisasi timah.
“Para investor harus dapat melihat peluang ini, tentunya ini untuk kemajuan Babel dan masyarakatnya,” katanya.
Selain itu, Politikus PDI-P ini meminta pemprov membuat regulasi pertambangan yang dapat memudahkan masyarakat saat ini.
“Berharap juga pak Pj Gubernur Babel beserta seluruh intansi terkait di bidang pertambangan, cepat merealisasikan. Terkait pertambangan yang legal yang diusulkan sehingga sesegera mungkin, masyarakat bisa melakukan dengan leluasa. Mudah-mudahan aktivitas pertambangan akan lebih baik,” ucapnya.
Termasuk, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dimanfaatkan untuk dapat memberikan kemudahan masyarakat berusaha di bidang pertambangan timah.
“Kami juga kemarin telah berkunjung ke Belinyu, menanyakan bagaimanya kondisi ekonomi di Belinyu. Di sana masih kisruh aktivitas penambangan, karena rakyat tidak leluasa untuk menambang, padahal itu menjadi mata pencarian dan sumber ekonomi,” katanya.
Ditambah, kata Herman persoalan tambang udang yang banyak terserang virus dan harga kelapa sawit belum begitu normal. Sehingga berpengaruh pada pendapatan masyarakat.
“Beberapa perusahaan tambak udang di Belinyu terserang virus, mempengaruhi penghasilan dan tenaga kerja. Kemudian buah kelapa sawit pada hari ini juga belum baik. Kami berharap pemerintah provinsi mengawasi persoalan ini,” tegasnya.
Mantan anggota DPRD Bangka ini, juga berharap pemprov beserta seluruh intansi di dalamnya, segera mungkin merealisasikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
