Foto Ilustrasi PJU
Jakarta, Asatu Online – Kabiro Investigasi Manggala Garuda Putih Agus Satria, menyoroti Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pangandaran rencananya akan memasang Penerangan Jalan Umum (PJU) di 10 Kecamatan yang ada di Pangandaran dengan Anggaran mencapai Rp 50 miliar yang sudah disiapkan.
Menurut Agus, “Tahun 2022 ini ada bantuan provinsi (banprov) sebesar Rp 50 miliar untuk pembangunan PJU di 1.999 titik,” hal tersebut berdasarkan keterangan dari Kepala Dishub Kabupaten Pangandaran saat dihubungi Tim Investigasi Manggala Garuda Putih, ungkap Agus, Rabu (10/9/2022).
Dari 1.999 titik PJU tersebut tersebar di beberapa titik jalan di Pangandaran. Daerah paling ujung Pangandaran juga akan dipasangi PJU.
“Khususnya di daerah Kecamatan Langkaplancar paling ujung Pangandaran, Cimerak, daerah objek wisata dan tersebar di 10 kecamatan,” imbuhnya.
Bahkan, anggaran untuk PJU berasal dari Banprov sebesar Rp 50 miliar,. Dana tersebut termasuk untuk pengadaan lampu LED.
“Paling utama yang akan kita pasang PJU di daerah objek wisata diantaranya jalan ke pantai Karapyak, Pangandaran, Batuhiu, Batukaras dan di pinggir pantai yang jadi objek wisata.”
“Sementara Anggaran Rp 50 miliar hanya untuk PJU mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Angka fantastis itu dinilai hanya sebuah pemborosan.”
“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa diserap untuk anggaran lain, misalnya kesehatan dan pendidikan yang lebih urgent jika melihat situasi Pangandaran sekarang usai pandemi,” ujar Agus Satria Kabiro Investigasi Manggala Garuda Putih, melalui keterangan tertulis, Rabu.
Menurut Agus, pengadaan PJU sejauh ini tak begitu mendesak. Sehingga, perlu adanya sikap bijak untuk pengelolaan dana tersebut.
“Usai COVID-19, yang harusnya diberi penguatan di kesehatan dan pendidikan. Jika pendidikan, ekonomi dan kesehatan terjamin, kesejahteraan juga terjamin,” tuturnya.
Dia menambahkan apabila hal itu terealisasi akan menambah beban anggaran. Salah satunya terkait pemeliharaan PJU.
“Karena beban pemda di saat mendekati defisit itu akan membayar listrik mahal, dampaknya ke beban listrik. Beban listrik mau ke siapa, pemda atau masyarakat?,” imbuhnya.
Dia menjelaskan dana Banprov itu diusulkan ke provinsi. Hal ini berkaitan dengan program Bupati Pangandaran bertajuk ‘Pangandaran Caang’.
“Itu kan kalo dana Banprov itu ada yang mengusung, jadi ada pihak yang melobi pihak provinsi, nggak mungkin anggaran ujug-ujugnya disetujui,” katanya.
Kami dari manggala garuda putih mendesak gubernur Jawa barat melalui bagian keuangan untuk mencabut kembali anggaran 50 milyar yang peruntukannya hanya untuk PJU, dan kami pun mengindikasi kegiatan ini terendus gratifikasi, imbuhnya…(*)
