Pangkalpinang, Asatuonline.id – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga tanggal 6 September 2021 mendatang yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi pada (30/8/2021) lalu membuat masyarakat di Kota Pangkalpinang semakin terbatas dalam menjalankan aktivitas terutama di bidang perekonomian.
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Dr. Zufriady menyoroti dampak negatif dari PPKM yang juga diterapkan di Kota Pangkalpinang. Ia mengatakan bahwa dengan tak kunjung usainya pandemi Covid-19 di Pangkalpinang akan membuat tingkat kesenjangan dan kemiskinan terus meningkat.
“Kita harus waspada di masa pandemi Covid-19 ini, jangan sampai di Kota Pangkalpinang tingkat kesenjangan dan kemisikinan terus meningkat akibat dari pada pandemi ini, apalagi banyak warga Kota Pangkalpinang tidak bekerja atau pengangguran dan bahkan banyak yang di PHK,” kata Zufriady kepada wartawan siang tadi, Jumat, (3/9/2021).
Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang, tingkat pengangguran terbuka dari 2018-2020 terus mengalami peningkatan. Tahun 2018 sekitar 4,70 persen, tahun 2019 mengalami kenaikan pengangguran yakni sekitar 5,01 persen dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi mencapai 6,93 persen.
Untuk itu, Politisi Golkar Zufriady meminta pihak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk berinovasi dan kreatif dalam menanggulangi tingkat kesenjangan sosial dan kemiskinan di Kota Pangkalpinang
“Kita minta pihak Pemkot harus berinovasi dan kreatif dalam menanggulangi hal ini, dan harus bisa berupaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Pangkalpinang, maka penting bagi pemkot terus memperdayakan dan menciptakan semacam ekonomi kreatif lebih banyak lagi,” katanya
Lebih lanjut, anggota dewan daerah pemilihan Kecamatan Taman Sari dan Gerunggang ini membeberkan solusi agar para pelaku UMKM atau ekonomi kreatif bisa bertahan di masa pandemi sehingga memberikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran yang dimaksud dia. Salah satunya menambah anggaran dan bermitra dengan pihak ketiga agar tingkat kesenjangan bisa ditangani.
“Kita tau dengan penerapan PPKM ini sektor ekonomi kreatif yang harus kita kembangkan ini ikut terdampak dengan dahsyat, karena makan saja dibatasi dengan waktu dan masyarakat tidak banyak keluar rumah. Saya pikir pendapatan mereka pasti berkurang maka pihak BUMD atau pengusaha yang masih bisa bertahan harus memperdayakan para pelaku UMKM ini,” ungkapnya.
Selain itu, ia berharap pihak ketiga bisa memberikan lowongan pekerjaan kepada para warga Kota Pangkalpinang yang tidak memiliki pekerjaan dan mengucurkan dana segar untuk keberlangsungan ekonomi kreatif di Kota Pangkalpinang. (Suta)
