AMAK Babel : Kasus Penyerangan dan Pengrusakan KIP PT Timah di Pantai Air Hantu Bedukang Diduga Bukan Semata – Mata Masalah Hukum

  • Share

Pangkalpinang, asatuonline.id- Mencermati insiden tentang aksi massa yang menduduki Kapal Isap Produksi (KIP) diwilayah Laut Bedukang yaitu KIP Citra Bangka Lestar (CBL) milik mitra PT.Timah Tbk yang berlangsung rusuh beberapa waktu lalu, AMAK Babel berpendapat bukan semata-mata terkait masalah hukum, tetapi lebih kepada kekesalan Nelayan karena kegiatan pertambangan yang dilakukan pihak perusahaan CBL itu diduga menyimpang dari rencana kerja (RK) yang sudah ditanda tangani oleh pihak PT Timah Tbk

Menurut Ketua AMAK Babel Hadi Susilo, berdasarkan rekaman Vidio yang kami terima, dalam aksi itu alasan mereka melakukan serangan kepada KIP CBL itu karena KIP CBL sudah menambang terlalu dekat ke Pantai, yaitu hanya berjarak 200 Meter dari Pantai. Dan apakah penambangan yang dilakukan oleh PT CBL itu sudah sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan Permen ESDM No.1827/MEM/2018.

“Semestinya PT CBL harus mematuhi Tentang Kaidah Teknik Pertambangan yang baik dan benar oleh pihak  perusahaan pertambangan dalam hal perencanaan, ekplorasi, ekploitasi, pengolahan, serta pasca tambangnya. Dalam hal proses penambangan atau ekploitasi terkhusus izin Kapal Isap Produksi sebagai salah satu alat tambang laut selain kapal keruk dalam hal beroperasi maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebelum beroperasi melakukan proses penambangan yang diawasi langsung oleh pihak pemilik IUP.,” imbuhnya, Jumat (16/7/2021) di Pangkalpinang.

Adapun hal – hal yang harus dipatuhi oleh KIP itu adalah ;

“Mempunyai rencana kerja atau RK yang diajukan kepemilik IUP dalam hal wilayah operasinya.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak diwilayah operasi tentang rencana ekploitasi diwilayah tersebut bersama pihak perusahaan pemilik IUP karena pihak ketiga hanya diberikan Surat Perintah Kerja sewa alat tamban atau subkont.

Menunjuk atau mengusulkan seorang PJO atau Penangung jawab Operasional sebagai orang yg bertanggung jawab terkait produksi, lingkungan dan aspek keselamatan kerja dan resiko yang akan terjadi pada saat proses tambang berlangsung dan melaporkan setiap kegiatannya kepada KTT (Kepala Teknik Tambang) yang dalam hal ini ada dibawah Kepala Unit Laut PT.Timah TBK dan sudah lulus uji kompetensi oleh KTT,” jelas Kang Hadi ( panggilan untuk Hadi Susilo).

Kang Hadi lebih lanjut menjelaskan, dalam hal ini setiap olah gerak KIP itu diatur oleh PJO sesuai Rencana Kerja atau RK yg sudah ditentukan oleh pihak pemilik IUP, juga menjadi tanggung Jawab PJO di KIP tersebut sebagai pimpinan tertinggi operaional diperusahaan pihak ketiga untuk sebelumnya melaporkan tentang adanya indikasi atau potensi bahaya atau mengancam keselamatan orang atau alat baik yang datang dari internal atau eksternal.

“Kewajiban seorang PJO di KIP jelas harus melaporkan aspek K3 tersebut langsung ke KTT,  jangan sampai kegiatan tambang atau olah gerak kapal tidak terpantau sesuai RK apalagi sampai keluar Rencana kerja, yang akhirnya menimbulkan konflik dilapangan,” terang Kang Hadi.

Selain itu jelas Kang Hadi, dari pihak KTT dibantu oleh bidang Pengawasan KIP yang berwenang untuk melihat olah gerak KIP tersebut dan ikut melakukan tindakan preventif ke pihak masyarakat terdampak mengenai lingkungan dan bina sosial, selain laporan hasil produksi.

“Dalam konteks insiden tersebut, fakta dilapangan semua hal, baik sosilisasi awal kemasyarakat sampai dengan pelaksanaan operasi KIP sangat lemah. Dengan pengertian lain apakah sosialisasi kepada masyarakat terdampak sudah benar? Siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi? Siapakah yang bertanggung jawab bahwa sosialisasi tersebut benar-benar di terima masyarakat,” tanya Kang Hadi.

Ia menambhakan , peran pihak PT.Timah Tbk sebagai pemilik IUP, semua dibebankan kepihak mitra KIP. Psdahal yang sebenarnya sesuai jobdesk mereka hanya diberikan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan sistem Sewa Peralatan Tambang.

“Untuk itu mari kita lihat lebih dalam dengan pemikiran jernih permasalahan ini, apakah pihak perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai aturan , selain aspek hukum kepada pihak nelayan yang melakukan anarkis, karena tidak mungkin akan terjadi  anarkis jika memang aturan dan tahapan-tahapan  proses penambangan dilakukan dengan baik sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar. Yang terakhir dalam insiden ini, saya ingin mengajak kita semua, untuk mengarahkan kacamata kita, pada tupoksi masing-masing yang terlibat di KIP di perairan Pantai Air Hantu Bedukang.

Sementara itu Sebulan yang lalu sebelum kejadian ini pihak KIP CBL saat itu sewaktu di konfirmasi terkait aktifitas KIP CBL sudah diluar RK, KIP CBL anggap itu hal biasa, alasannya menurut Upay Humas KIP CBL karena masih beraktifitas didalam IUP PT Timah.

“Menambang diluar RK itu hal biasa, yang penting masih didalam IUP PT Timah Tbk,” jelas Upay CBL kepada asatuonline.id, Selasa (1/6/2021)..(mang herman)

 295 total views

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *